Laporan wartawan sorotnews.co.id : Suherman.
JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Istana Merdeka, Jakarta. Di dalam ratas, Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO, Selasa (30/5/2023).
“Presiden tadi menyatakan, melakukan restrukturisasi satgas tim Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian Negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” ungkap Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) saat itu, Mahfud MD usai menghadiri ratas.
Demikian juga disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.
“Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat ini (TPPO) harus dilakukan. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir dan hukum harus bekerja,” katanya usai mengikuti rapat internal kabinet terkait TPPO, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Benny mengatakan, pihaknya telah menangani kurang lebih 94 ribu WNI yang dideportasi dari timur tengah maupun Asia. Ia menyebut, 90 persen dari jumlah tersebut diberangkatkan secara tidak resmi (ilegal).
“Dan diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan dari sindikat Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ujarnya.
Benny juga mengungkapkan selama kurang lebih satu tahun terakhir kurang lebih 1.900 jenazah PMI dipulangkan ke Indonesia.
“Artinya tiap hari dua peti jenazah masuk ke tanah air kita. Sama 90 persen mereka yang berangkat tidak resmi korban penempatan sindikat ilegal,” ucapnya.
BP2MI juga mencatat, 3.600 PMI lainnya mengalami depresi, hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik.
“Kenapa mereka sakit saat meninggal selain penganiayaan?, karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up,” katanya.
Maraknya para Sindikat, Mafia yang melakukan perekrutan PMI secara unprosedural (Ilegal) bukan saja dilakukan oleh Perusahaan P3MI, tetapi bisa juga dilakukan oleh perusahaan Klinik Medical check up dan Sidik Jari Biometri.
Seperti yang ditemukan Wartawan Investigasi Sorot News, yang menemukan puluhan bahkan ratusan calon PMI Ilegal diterima proses Sidik Jari Biometri di PT. VFS yang beralamat di Lantai 3 Gedung Dirgantara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Temuan beberapakali investigasi Sorot News melihat dan mewawancarai Calon PMI gang akan melakukan Sidik Jari Biometri yang sedang menunggu dan antrian.
“Iya pak, saya lagi menunggu jadwal Sidik Jari Biometri. Mau berangkat ke Arab Saudi Timur Tengah,” kata Ida Rahmawati, PMI yang direkrut dan diproses Biometrinya oleh PT. Elsyafa Adiguna, dan sudah diterbangkan ke negara penempatan Arab Saudi sekira 2 bukan lebih, warga Desa Citamiang Sukabumi, seraya memperlihatkan berkas yang dibawa.
Sementara Sponsor yang namanya tidak mau disebutkan menjelaskan bahwa dia dan teman teman sponsor sering mengirim ke VFS untuk proses Biometri.
“Saya dan teman teman handel Beometri sering membawa calon PMI untuk Biometri disini. Termuasuk hari ini,” katanya.
“Kami diminta untuk membayar Dana Biometri bervariasi. Ada yang 6 sampai 6,5 Juta. Biaya resminya sich Cuma 1,5 juta. Tapi informasinya untuk dibagi bagi. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Semua juga tau,” jelasnya.
Sekretaris Utama (Sestama) Forum Kader Bela Negara binaan Kemhan RI S.Ranex merasa prihatin bila PT. VFS turut melakukan proses pelaksanaan Biometri calon PMI Ilegal.
“Merasa prihatin bilamana PT. VFS memproses Biometri tersebut yang sudah jelas unprosedural (Ilegal). Kan Presiden RI sudah instruksikan Perang Melawan Sindikat TPPO. Ko masih berani?,” ungkap Ranex.
“Disisi lain PT. VFS juga sudah melanggar dan menyalahi prosedur SOP. Perusahaan VFS Beometri ini kan hanya diperuntukkan melakukan kegiatan Beometri terhadap para calon Umroh. Bukan untuk calon PMI Ilegal. Apalagi dilakukannya sudah bertahun tahun dan tidak tersentuh hukum. Hal ini akan kami teruskan kasus hukumnya ke yang terkait,” beber Ranex.
Pantauan investigasi langsung Wartawan Sorot News bersama Forum Kader Bela Negara pada hari Kamis 2 Oktober 2024 di lokasi parkir dan lantai 3 Gedung Dirgantara lantai 3 banyak ditemukan dan pengakuan calon PMI yang akan berproses Biometri, dan akan diungkap diedisi mendatang. Bersambung.*
