Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
BINTUNI, PAPUA BARAT – Dalam upaya memperkuat tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWAS) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 24 Juli 2025, bertempat di Aula Sasana Karya, Teluk Bintuni.
RAKORWAS 2025 dibuka dengan penyerahan piagam audit internal dari BPKP Provinsi Papua Barat, pengukuhan auditor, serta penandatanganan pakta integritas. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan resmi dari Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya pengawasan internal dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama yang sangat berbahaya. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak kepercayaan publik, menghambat pelayanan, dan menurunkan kualitas pembangunan,” ujar Bupati Yohanis.
Bupati mengapresiasi langkah Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni bersama BPKP Provinsi Papua Barat dalam menyelenggarakan RAKORWAS sebagai wujud penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia menekankan bahwa pengawasan yang efektif dan berintegritas merupakan benteng utama untuk mencegah penyimpangan serta mendukung kepala daerah dalam menjalankan Pemerintahan sesuai peraturan.
“Tanpa pengawasan yang kuat, program dan kebijakan daerah berisiko besar mengalami penyimpangan. Risiko seperti konflik kepentingan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan barang dan jasa perlu mendapat perhatian serius,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Yohanis menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat pun terus menaruh perhatian terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tahun ini, sejumlah lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan di daerah. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) turut menggandeng Pemerintah Daerah, termasuk Teluk Bintuni, untuk mengawal reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
“Awal tahun ini, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPKP Papua Barat untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan,” jelasnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap tema RAKORWAS 2025: “Berkomitmen bersama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan melalui tata kelola Pemerintahan yang amanah, bersih, berwibawa, akuntabel, transparan dan berorientasi pada pelayanan prima dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, energik, religius dan andal menuju Teluk Bintuni smart dan inovatif”, dapat menjadi pedoman bagi seluruh peserta dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Eko Hery Winarno, Kepala Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni I. Wayan Sidia, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peserta rapat koordinasi dari berbagai unsur Pemerintahan Daerah.**
