Pemkab Maluku Tengah Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Neles.

MASOHI, MALTENG – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng) menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Patriek M. Tanate, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB, kinerja pelayanan publik Pemkab Malteng berada pada kategori “cukup”, bukan pada kategori rendah atau buruk sebagaimana sempat disimpulkan dalam sejumlah pemberitaan.

“Kategori cukup ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tengah telah berjalan sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan, meskipun masih memerlukan penguatan dan peningkatan secara berkelanjutan,” ujar Patriek dalam keterangan rilis yang diterima, Minggu (18/1/2026).

Ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut seharusnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan perbaikan kinerja, bukan sebagai bentuk stigma terhadap pemerintah daerah.

“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memandang hasil evaluasi kinerja pelayanan publik sebagai instrumen perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, bukan sebagai label negatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Patriek juga mengklarifikasi framing pemberitaan yang seolah-olah menempatkan kinerja pelayanan publik Pemkab Malteng pada posisi terendah. Menurutnya, narasi semacam itu tidak sepenuhnya mencerminkan substansi hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB.

Pemkab Malteng, kata dia, berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperkuat sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga membuka ruang dialog yang sehat, konstruktif, dan partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa.

“Kami berharap setiap pemberitaan dapat disajikan secara objektif, adil, dan proporsional, dengan mengedepankan akurasi data serta konteks yang utuh, sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat,” pungkas Patriek.**

Pelindo Raih Gold Rating ASRRAT 2025, Tegaskan Komitmen terhadap Transparansi dan Keberlanjutan

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya. 

BALI — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali membuktikan komitmennya sebagai BUMN kepelabuhanan yang konsisten menerapkan praktik keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan diraihnya Gold Rating dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025 yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP).

Penghargaan tersebut diberikan pada seremoni penganugerahan ASRRAT 2025 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Tahun ini, kompetisi diikuti oleh 82 perusahaan dan organisasi dari dalam maupun luar negeri.

Pelindo masuk ke dalam jajaran perusahaan nasional yang mendapatkan Gold Rating berdasarkan kualitas laporan keberlanjutan yang dinilai unggul. Group Head K3 dan Sistem Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti kesungguhan Pelindo dalam menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Pencapaian Gold Rating ASRRAT 2025 merupakan refleksi komitmen Pelindo dalam mengelola dampak operasi secara bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberlanjutan adalah fondasi penting bagi daya saing Pelindo ke depan,” ujarnya.

Pelindo menekankan bahwa penyusunan laporan keberlanjutan bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bentuk akuntabilitas perusahaan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Gold Rating diperoleh melalui penilaian komprehensif berdasarkan GRI Standards 2021 serta ketentuan relevan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian mencakup: kelengkapan pengungkapan, keseimbangan informasi, kualitas dan akurasi data, keselarasan dengan standar keberlanjutan global.

Pelindo menyebut hasil ASRRAT menjadi masukan penting bagi perusahaan untuk terus menyempurnakan praktik pelaporan keberlanjutan sekaligus memperkuat integrasi prinsip ESG dalam strategi bisnis.

Sebagai bentuk komitmen, Pelindo terus menjalankan berbagai program strategis yang berorientasi keberlanjutan, di antaranya: efisiensi energi dan pengurangan emisi di kawasan pelabuhan, pengembangan green port serta digitalisasi operasional, peningkatan keselamatan dan kesejahteraan pekerja, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi pemberdayaan masyarakat pesisir, pengelolaan lingkungan pelabuhan yang terukur sesuai standar internasional.

Partisipasi aktif Pelindo pada ASRRAT 2025 juga menjadi upaya perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan investor dan mitra bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan capaian Gold Rating ini, Pelindo menegaskan kembali posisinya sebagai perusahaan kepelabuhanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan pengelolaan bisnis yang bertanggung jawab.**

Pemprov Jatim Tegaskan Komitmen Pro Rakyat

Laporan wartawan soritnews.co.id : Sugeng Tri. 

SURABAYA, JATIM – Program pemutihan dan keringanan pajak kendaraan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jawa Timur untuk menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat. Tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa beban tambahan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pajak dan mendorong kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.

“Ini adalah bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat. Apalagi mendekati Hari Kemerdekaan, kita ingin memberikan ruang keringanan yang benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan,” kata Gubernur Khofifah.

Pemerintah optimistis, melalui relaksasi pajak ini, akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang taat pajak. Selain itu, sektor-sektor terdampak seperti transportasi rakyat dan UMKM juga diproyeksikan akan terbantu dalam menjaga keberlangsungan usahanya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Dengan memperbesar basis wajib pajak aktif, tentu akan meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka panjang,” ujar salah satu pejabat Bapenda Jatim yang ikut mendampingi peluncuran program.

Pemprov Jatim juga menjamin bahwa seluruh informasi dan akses layanan terkait program ini telah tersedia dan terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses informasi resmi melalui : Kantor Bersama Samsat se-Jatim. Aplikasi e-Samsat Jawa Timur. Situs resmi Bapenda Jatim. Media sosial resmi Pemprov dan Bapenda Jatim.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak menggunakan calo, dan langsung memanfaatkan kanal-kanal resmi yang telah disiapkan untuk menghindari potensi pungli dan kesalahan administratif.

Program pemutihan dan keringanan pajak ini akan menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan antara kepentingan fiskal dan keadilan sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat dapat merespons secara positif dan menjadikan momentum ini sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.**

Sekjen Kemhan Terima Dua Delegasi Asing, Tegaskan Komitmen Perkuat Kerja Sama Pertahanan Bilateral dan Regional

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya. 

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, menerima kunjungan kehormatan dari dua delegasi pertahanan negara sahabat di Kantor Kemhan, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indo Defence 2025 Expo and Forum, sekaligus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral dan regional di bidang pertahanan.

Pertemuan pertama dilangsungkan bersama Lieutenant General Derek Allen Macaulay, Wakil Panglima Komando PBB asal Kanada, yang hadir mewakili Panglima dan Menteri Pertahanan Kanada. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak membahas upaya penguatan kerja sama keamanan kawasan, peningkatan stabilitas regional, serta menjajaki peluang sinergi strategis untuk memperkokoh hubungan persahabatan antara Indonesia dan Kanada.

Pertemuan kedua dilaksanakan bersama Lieutenant General Thorsten Poschwatta, Komandan Air Component Command dari Jerman. Sekjen Kemhan menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kehadiran serta keterlibatan Jerman dalam memperkuat kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Ia menilai, kerja sama yang erat antara kedua negara akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas kawasan dan penguatan aliansi global.

Kedua pertemuan tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan, dalam memperluas jaringan kerja sama internasional di bidang pertahanan guna mendukung terciptanya keamanan, stabilitas, dan perdamaian, baik di kawasan maupun secara global.

Dalam seluruh rangkaian pertemuan, Sekjen Kemhan didampingi oleh sejumlah pejabat eselon I dan II Kemhan, antara lain Ses Baranahan Kemhan, Direktur Kerja Sama Internasional Ditjen Strahan, serta Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan.**

Disdukcapil Kabupaten Tangerang Tegaskan Komitmen Layanan Adminduk Tanpa Pungli

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rusdin. 

TANGERANG, BANTEN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang mudah, cepat, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Hedi Mochamad Hertadi, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

Hedi menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program Bupati Tangerang yang menghadirkan pelayanan Adminduk di seluruh kantor kecamatan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi hambatan birokrasi.

“Saya, atas nama pribadi dan dinas, sangat mendukung penuh arahan Pak Bupati terkait penguatan pelayanan Adminduk di kecamatan. Ini akan sangat membantu masyarakat dalam mengurus KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya,” ujar Hedi.

Menurut Hedi, saat ini sekitar 80 persen pegawai Disdukcapil telah ditempatkan di berbagai kecamatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penempatan ini dimaksudkan agar proses pembuatan KTP dan KK menjadi lebih efisien dan tidak perlu melalui kantor pusat.

“Kami berkomitmen penuh untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semakin dekat, semakin cepat, dan tanpa biaya pungutan apa pun,” tegasnya.

Menanggapi arahan Bupati Tangerang terkait potensi pungli dalam layanan Adminduk, Hedi menyatakan akan menindak tegas setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk bekerja sama dengan calo.

“Kami sudah menerima pesan tegas dari Bupati untuk memastikan tidak ada pungli. Jika terbukti ada pegawai yang bermain dengan calo, akan langsung kami tindak sesuai aturan,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen kependudukan. Semua layanan Adminduk, seperti pembuatan KTP dan KK, bisa dilakukan secara gratis melalui jalur resmi.

“Kami mengingatkan kepada masyarakat, jangan tergiur dengan calo. Datang langsung ke kecamatan atau layanan resmi Disdukcapil. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap pegawai jika ditemukan pelanggaran,” pungkas Hedi.

Disdukcapil Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, transparansi proses, dan penempatan SDM yang kompeten di titik-titik layanan masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan visi Pemkab Tangerang untuk memberikan layanan administrasi yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan warga.**