Laporan wartawan sorotnews.co.id : M. Suryadi.
TAPANULI SELATAN, SUMUT – Maraknya sorotan dari berbagai Pihak perihal penggunaan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Tapanuli Selatan tidak membuat Kepala Dinas Ahmad Ibrahim Lubis Gentar.
Terbukti dari hasil penelusuran Investigasi Sorotnews.co.id, hampir di tiap Tahun Anggaran masyarakat dari berbagai pihak banyak menyoroti Dinas tersebut. Dan beberapa media sudah menerbitkan pemberitaan, dan itu terjadi beberapa tahun belakangan ini sejak kepemimpinan Ibrahim Lubis pada Dinas tersebut.
Bukan hanya pemberitaan saja dan bahkan unjuk rasa (Demo) pada Dinas KB Tapsel dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini sering terjadi di bawah pimpinan Ibrahim Lubis selaku Kuasa Pengguna Anggaran, baik anggaran dari Daerah (APBD) maupun Anggaran dari Pusat (APBN)
Saat ditemui di Padangsidimpuan, Aktivis Pemerhati kebijakan Pemerintah Qurniawan Siregar, dari Lembaga Amanat Perjuangan Indonesia (API) sangat menyayangkan tidak adanya teguran yang berarti dari petinggi di Pemkab Tapsel baik itu Bupati maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
“Undang Undang di negara kita ini jelas jelas mengatur perihal penggunaan Anggaran, dari berbagai sumber keuangan pastinya, dan sudah pasti harus transparan dan terbuka, agar bisa di kontrol oleh masyarakat luas. Namun sungguh disayangkan, meskipun sering dikritik masalah penggunaan anggaran, belum ada tindakan yang berarti dari Bupati ataupun APH kepada Ibrahim Lubis,” ucap Qurniawan.
“Seharusnya Bupati bertindak tegas memanggil serta mengevaluasi kinerja Kadis KB Ibrahim Lubis, agar dugaan anggaran pada Dinas tersebut tidak ada yang di selewengkan. Selain membuat efek jera agar semua pengguna anggaran di jajaran Pemkab Tapsel tidak main main dengan uang negara. Hal tersebut akan membuat marwah Positif, yang mana Pemkab Tapsel Jauh dari Korupsi,” tambah Qurniawan kepada Sorotnews.co.id.
Terpisah Ketua Umum DPD-FORMASIH Tapsel, Roni Tua Nasution meminta dan mendesak Bupati Tapanuli Selatan dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera memanggil serta memeriksa Kadis KB Tapsel Ibrahim Lubis.
“Kami meminta dan mendesak Bupati Tapanuli Selatan untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Kadis KB, karena terkait keuangan Negara tidak bisa dipermainkan. Juga meminta kepada APH di Tapsel agar memanggil dan memeriksa Kadis KB Ibrahim Lubis. Jika terbukti menyalahgunaakan anggaran agar diberi tindakan tegas. Ingat, tidak Ada yang kebal Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” tegas Roni.
Terakhir Qurniawan Siregar menjelaskan bahwa sudah berkordinasi dengan DPW API Sumut (Medan).
“Jika dalam waktu dekat, tidak ada tindakan dari Bupati sebagai atasan langsung Ibrahim Lubis, saya sudah berkordinasi dengan Ketua API di Medan untuk melayangkan Surat kepada Ombudsman Sumut, dalam hal Bungkamnya Kadis KB atas Transparansi Anggaran DAK T.A 2023,” tegas Qurniawan.
