Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/Red.
JAKARTA – Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan, yang digelar pada Kamis (21/8/2025) di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Rakor ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat di wilayah tertinggal, khususnya Papua Pegunungan, provinsi baru yang saat ini mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 30,03% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024.
Selain angka kemiskinan yang tinggi, Papua Pegunungan juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan terbesar di kawasan Papua Raya, yakni sebanyak 77.909 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 25.387 unit rumah yang belum dimiliki masyarakat dan 52.522 unit rumah yang tergolong tidak layak huni. Karena itu, rencana pembangunan 2.200 unit rumah dinilai sebagai langkah konkret dalam mengatasi persoalan mendasar tersebut.
Dalam rapat tersebut, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari menyampaikan apresiasi atas laporan komprehensif dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait strategi percepatan penyediaan perumahan di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan hunian layak tidak hanya menyentuh aspek infrastruktur, tetapi juga menyangkut martabat dan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah sangat serius dalam mewujudkan hunian yang layak dan manusiawi bagi masyarakat Papua Pegunungan. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor serta kepastian legalitas lahan agar pembangunan bisa segera dilaksanakan dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Qodari.
Ia juga menekankan bahwa selain pembangunan fisik, aspek sosial, budaya, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan kawasan hunian tersebut.
Rencana pembangunan 2.200 unit rumah ini diharapkan dapat menjadi stimulus awal yang akan mendorong investasi lanjutan dan pembukaan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat lokal.
Pemerintah pusat, melalui KSP dan kementerian teknis terkait, berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan pendampingan agar program perumahan ini berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.**
