Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/Red.
JAKARTA – Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, menghadiri Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Senin (8/7/2025).
Rapat tersebut membahas tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam forum tersebut, M. Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap percepatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari strategi nasional untuk menanggulangi kemiskinan struktural dan ekstrem di berbagai daerah.
“Presiden sangat menekankan pentingnya akselerasi Program Sekolah Rakyat agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, optimal, dan merata, khususnya bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Qodari.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan non-formal dan keterampilan hidup (life skills) bagi anak-anak dan keluarga yang berada dalam garis kemiskinan. Program ini menyasar kawasan tertinggal, perdesaan, hingga perkotaan padat penduduk yang minim akses pendidikan berkualitas.
Dalam rapat tersebut, Wakil Kepala Staf Kepresidenan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga teknis hingga pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Ia juga mendorong penguatan tata kelola dan pengawasan program agar implementasi di lapangan tidak hanya administratif, tetapi betul-betul memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin.
“Kita ingin Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi program, tetapi menjadi jalan nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi dan membuka masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia,” tegas Qodari.
Inpres No. 8 Tahun 2025 menugaskan berbagai kementerian/lembaga untuk meningkatkan integrasi data, menyelaraskan program, serta mempercepat capaian target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Pemerintah menargetkan bahwa program-program unggulan seperti Sekolah Rakyat, bantuan sosial terintegrasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menyasar kelompok paling rentan secara berkelanjutan.
Dalam beberapa waktu ke depan, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kemenko PMK, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program di sejumlah wilayah prioritas.**
