Laporan wartawan sorotnews.co.id : Udin.
PEKALONGAN, JATENG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pada pemeriksaan kali ini penyidik KPK menghadirkan unsur pimpinan DPRD yang juga Sekjen DPC Golkar Kabupaten Pekalongan, M Asror alias Ruben Prabu Faza di Mapolres Pekalongan Kota.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung dalam rentang 2023 hingga 2026. Perusahaan tersebut sebelumnya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Keluar dari ruang pemeriksaan saat jeda istirahat, Ruben secara singkat menanggapi awak media yang sudah menunggu sejak pagi. Ia mengaku pertanyaan yang diajukan penyidik KPK belum terlalu banyak.
“Enggak banyak sih, masih seputar outsourcing ya,” ujarnya kepada wartawan singkat, Senin (20/4/2026).
Tanggapan singkat itu menegaskan bahwa KPK tengah mengunci satu pintu masuk penting proyek outsourcing yang nilainya tidak kecil. Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pekalongan, sepanjang 2026 saja tercatat sedikitnya 12 paket pengadaan yang berkaitan dengan PT RNB, dengan total nilai mencapai Rp 4,4 miliar. Sejumlah paket di antaranya secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga outsourcing.
Meski belum banyak bicara, sikap Ruben yang memilih ‘mengikuti saja’ proses pemeriksaan mengindikasikan bahwa penyidikan tidak berlangsung singkat. Ia juga memastikan pemeriksaan akan berlanjut usai jeda istrihat.
“Ya kita mengikuti saja nanti apa… setelah ini. Ini masih istirahat, masih sambung lagi nanti,” katanya.
Kehadiran figur yang merangkap sebagai politisi aktif Sekretaris Jenderal DPC Partai Golkar Kabupaten Pekalongan sekaligus wakil pimpinan DPRD menambah bobot politik dalam perkara ini. Tidak hanya menyentuh ranah birokrasi, penyidikan kini merembet ke struktur kekuasaan legislatif.**
