Laporan wartawan sorotnews.co.id : Hs. Asmor.
BANDUNG, JABAR – Pemerintah Kota Bekasi menyatakan komitmennya dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, seiring dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pemerintah daerah se-Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Acara yang menjadi tonggak sinergi antarkelembagaan ini turut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bachtiar Ujang Pratama. Dalam paparannya, Bachtiar menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan KPK guna memperkuat sistem pencegahan sekaligus penindakan tindak pidana korupsi.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi dan keseriusan dari seluruh unsur pemerintahan daerah sangat menentukan keberhasilan agenda ini,” ujar Bachtiar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap potensi penyimpangan di birokrasi harus menjadi perhatian utama.
“Integritas bukan hanya slogan, tapi harus menjadi budaya kerja. Kami tidak akan toleran terhadap praktik-praktik yang menciderai kepercayaan publik,” tegas Gubernur Dedi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang hadir bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama KPK. Ia menyatakan akan meneruskan komitmen tersebut ke seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas. Kami akan tindak lanjuti dengan langkah konkret. Setiap kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan diarahkan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program,” ujar Tri Adhianto.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menekankan pentingnya peran legislatif dalam pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menyebut DPRD akan terus mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan publik dan terbebas dari korupsi.
“Kami di DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan, memastikan setiap kebijakan dan anggaran digunakan sesuai aturan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi. Diharapkan melalui langkah bersama ini, seluruh elemen pemerintahan di Jawa Barat dapat membangun sistem birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya, demi pelayanan publik yang optimal dan berintegritas.**
