Laporan wartawan sorotnews.co.id : Udin.
TEGAL, JATENG – Pemerintah berencana membuka 100 Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyebut program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keterbatasan akses pendidikan menjadi faktor utama yang mempertahankan siklus kemiskinan.
“Pak Presiden memerintahkan Kemensos bersama kementerian dan lembaga lain membuka Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin dan miskin asli,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan dibuka di 63 titik dan menyusul 37 titik lain hingga total mencapai 100 lokasi. Target jangka pendek pemerintah adalah membuka 200 sekolah perintis sepanjang 2025.
“Insya Allah bulan Juli ini sudah mulai berjalan,” ujar Agus.
Agus menekankan bahwa program ini dirancang sebagai intervensi pendidikan langsung untuk memutus transmisi kemiskinan yang selama ini sulit diatasi karena kendala struktural.
“Statistik menunjukkan, faktor anak tidak sekolah itu karena ekonomi. Presiden ingin memotong transmisi kemiskinan lewat pendidikan,” tambahnya.
Agus menjelaskan bahwa dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah permanen bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setiap kabupaten atau kota nantinya diwajibkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat, yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kapasitasnya ditargetkan mencapai 1.000 siswa per sekolah.
“Nanti yang permanen dibangun bersama Kementerian PUPR, dari SD sampai SMA, masing-masing bisa menampung sampai 1.000 siswa,” kata Agus.
Agus juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan program inklusif untuk umum, tetapi selektif dan hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin yang terverifikasi.
“Walau fasilitasnya setara sekolah unggulan, ini khusus anak miskin. Yang lain tidak boleh. Itu pesan Presiden,” tegasnya.
Persiapan untuk pembukaan sekolah ini, menurut Agus, telah dilakukan sejak awal tahun. Kepala sekolah dan tenaga pendidik telah dipilih, dan pelatihan pun sedang berlangsung. Pemerintah juga menggandeng sejumlah pihak seperti Dinas Sosial, BPS, dan lembaga teknis lainnya dalam pelaksanaan program ini.
Di sisi lain, sektor non-pemerintah juga didorong untuk terlibat dalam agenda pendidikan inklusif. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal, Teguh Triyono, mengatakan bahwa tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya berada di tangan negara.
“Itu tugas semua elemen bangsa, termasuk Bank Indonesia,” kata Teguh.
Ia menambahkan, edukasi ekonomi dan sosial sejak dini penting untuk menciptakan kesetaraan pengetahuan, termasuk bagi anak-anak yang berada di panti maupun keluarga rentan lainnya.
“Hari ini mereka dapat wawasan tentang budaya dan informasi lain yang setara dengan anak-anak di luar sana,” ujarnya.
Pernyataan Teguh menggarisbawahi pentingnya peran lintas sektor dalam memperluas akses pendidikan dan memastikan anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah tidak tertinggal dalam pembangunan.**
