Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
KALTIM – Pemerintah terus mempercepat pengembangan proyek-proyek strategis migas nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengejar target pengangkatan minyak dan gas bumi (lifting migas). Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong penggunaan pendekatan non-konvensional oleh investor asing, termasuk perusahaan migas asal Italia, ENI.
Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah infrastruktur energi di Kalimantan Timur pada Rabu (30/4/2025).
“Salah satu contohnya adalah proyek ENI. Jika sesuai rencana akan rampung tahun 2029, tapi kita minta dipercepat menjadi 2028. Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1.500 juta kaki kubik gas (MMscfd) dan 90 ribu barel konsentrat,” jelas Bahlil.
ENI melalui fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) memainkan peran penting dalam menghubungkan produksi gas dari fasilitas laut dalam (FPU Jangkrik) ke titik serah di Senipah dan kilang LNG Bontang. Infrastruktur ini memungkinkan gas yang diproduksi segera diproses untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.
Tidak hanya itu, ENI juga menggarap dua Proyek Strategis Nasional berskala besar, yakni Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan cadangan sebesar 2,67 triliun kaki kubik (TCF) gas dan 66 juta barel minyak, serta proyek Geng North yang menyimpan cadangan gas mencapai 5,3 TCF. Total investasi ENI untuk proyek ini mencapai lebih dari USD 15 miliar—USD 3,7 miliar untuk Southern Hub (IDD) dan USD 11,4 miliar untuk Northern Hub.
Selain mendorong proyek baru, Bahlil juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumur-sumur tua atau idle wells. Saat meninjau Pertamina Hulu Mahakam, ia menyaksikan secara langsung upaya peningkatan produksi dari sumur-sumur migas yang telah lama beroperasi.
“Meskipun termasuk sumur tua, mereka masih bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lifting gas. Dari asumsi awal sekitar 200–300 MMSCFD, sekarang sudah meningkat menjadi 400 hingga 500 MMSCFD,” ujarnya.
Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki ekosistem investasi sektor migas melalui penyederhanaan regulasi. Bahlil menegaskan bahwa proses perizinan yang efisien akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Kita sering mendapat keluhan dari kontraktor tentang rumitnya perizinan. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan gubernur untuk mendukung percepatan perizinan di lapangan,” tambahnya.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan minat investasi dan mempercepat realisasi produksi, sehingga target lifting migas nasional dapat tercapai sesuai rencana, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global.**
