Laporan wartawan sorotnews.co.id : Isak Setiawan.
PANDEGLANG, BANTEN – Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang digelar dalam rangka pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (21/5/2025), diwarnai kericuhan. Sejumlah warga memprotes jalannya musyawarah yang dinilai tidak transparan dan sarat intervensi.
Kericuhan terjadi setelah beberapa warga mempertanyakan proses pemilihan anggota dan pengurus koperasi yang dinilai tidak melibatkan masyarakat secara luas. Menurut sejumlah peserta yang tidak diundang, undangan acara hanya disebarkan kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa.
“Saya tidak terima karena usulan saya tidak diakomodasi. Yang dipilih jadi pengurus justru orang-orang yang ditunjuk oleh BPD dan perangkat desa. Ini tidak adil, masyarakat lain seperti kami seperti tidak dianggap,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kekecewaan warga memuncak ketika terjadi adu mulut antara peserta yang tidak diundang dengan panitia penyelenggara. Dalam suasana yang memanas, sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti Ustadz Hedi, menyoroti sikap eksklusif panitia yang membatasi kehadiran warga.
“Kenapa orang lain tidak boleh hadir? Ini musyawarah desa, bukan musyawarah kelompok. Dasarnya apa mereka tidak boleh hadir kalau mereka juga warga desa ini?” tegas Ustadz Hedi dalam intervensinya saat acara berlangsung.
Kericuhan kian tak terkendali ketika Kepala Desa Bojongmanik disebut-sebut menggebrak meja saat menanggapi protes warga yang hadir tanpa undangan. Tindakan ini memicu reaksi keras dari warga yang merasa dikucilkan dari proses pengambilan keputusan.
Musdesus yang awalnya bertujuan membentuk kelembagaan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih justru menuai polemik. Warga menilai proses yang tidak terbuka dan cenderung tertutup tersebut bertentangan dengan semangat partisipatif dan transparansi dalam pemerintahan desa.
Padahal, acara tersebut turut dihadiri oleh Camat Sindangresmi Mukhlis Arifin, S.H., Babinsa Koramil Munjul Iwan, beberapa kepala sekolah, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun BPD terkait insiden tersebut. Warga berharap ke depan, pelaksanaan Musdesus dapat dilakukan secara terbuka dan partisipatif demi menciptakan koperasi desa yang benar-benar mewakili kepentingan seluruh masyarakat.**
