Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/Red.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas perkembangan dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun Ajaran 2025–2026.
Dalam rapat yang digelar di tengah fokus pemerintah pada peningkatan akses pendidikan inklusif dan merata, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa program Sekolah Rakyat telah resmi dimulai pada 14 Juli 2025.
“Alhamdulillah, atas dukungan lintas kementerian dan partisipasi masyarakat, Sekolah Rakyat Rintisan telah berjalan di berbagai daerah sejak pertengahan Juli,” ujar Saifullah Yusuf di hadapan Presiden dan Wapres, Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan dalam waktu dekat—baik minggu ini maupun minggu depan. Selain itu, 59 titik lainnya dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan September 2025.
Dengan skema perluasan ini, pemerintah menargetkan program Sekolah Rakyat mampu menampung lebih dari 15.000 siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera, komunitas marjinal, serta daerah tertinggal.
Program Sekolah Rakyat Rintisan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berbasis komunitas dengan pendekatan gotong royong. Skema pembelajaran disusun secara fleksibel dan kontekstual, dengan dukungan dari para relawan pengajar, tenaga sosial, dan fasilitator lapangan yang sudah terlatih.
Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan alternatif yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
“Negara harus hadir di mana pun rakyat membutuhkan, termasuk dalam pendidikan. Kita ingin anak-anak dari seluruh pelosok Indonesia, tanpa terkecuali, punya kesempatan yang sama untuk belajar dan tumbuh,” ujar Presiden.
Program ini juga diintegrasikan dengan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta dukungan psikososial bagi peserta didik dan keluarganya, yang dilaksanakan lintas kementerian seperti Kemensos, Kemendikbudristek, dan Kemenko PMK.
Untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas program, pemerintah menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu serta pelatihan berkala bagi tenaga pengajar dan pengelola sekolah rakyat. Pemerintah juga mendorong keterlibatan organisasi masyarakat sipil, LSM, akademisi, serta tokoh masyarakat dalam proses pendampingan dan evaluasi.
Program Sekolah Rakyat Rintisan menjadi langkah awal menuju transformasi pendidikan inklusif yang menyeluruh, sejalan dengan visi pembangunan nasional berbasis keadilan sosial.**
