Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri.
PASURUAN, JATIM — Puluhan warga Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, melakukan aksi penolakan terhadap kabar rencana pembangunan Sekolah Tamtama Marinir TNI AL di wilayah mereka. Aksi berlangsung pada Rabu (12/11/2025) dengan cara mendatangi lokasi di Dusun Semongkrong dan memasang banner berisi penolakan pembangunan fasilitas apa pun di atas lahan desa tersebut.
Aksi ini berlangsung singkat. Sejak pukul 09.00 hingga 10.00 WIB, warga berdatangan ke lokasi, memasang banner, lalu kembali ke rumah masing-masing tanpa melakukan demonstrasi lanjutan.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, menjelaskan bahwa penolakan dipicu oleh adanya banner bertuliskan rencana pembangunan “Gedung Sekolah Tamtama Marinir TNI AL” di lahan Dusun Semongkrong.
“Karena itu termasuk lahan Desa Pasinan, warga menolaknya. Mereka datang hanya untuk menjawab tulisan pada banner tersebut. Ini bukan demo, hanya bentuk penolakan yang dilakukan secara beramai-ramai,” ujar Eko.
Paur PAM Puslatpur 3 Grati, Letda Mar Sutikno, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya aksi warga tersebut dan menekankan bahwa tidak ada rencana pembangunan apa pun di lokasi yang dipersoalkan warga.
“Tidak ada pembangunan apapun di sana. Perencanaan pun juga tidak ada,” jelasnya.
Menurut Sutikno, kemungkinan warga salah memahami isu terkait rencana pembangunan Batalyon TNI AL di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling. Informasi yang tidak tepat tersebut diduga memicu kekhawatiran warga.
“Jika memang menolak, seharusnya disampaikan di lokasi pembangunan sebenarnya. Kami pasti akan menjelaskan dengan santun,” katanya.
Letda Sutikno juga menyayangkan terjadinya aksi tersebut. Ia menduga adanya pihak tertentu yang memprovokasi warga sehingga memunculkan kemarahan yang diarahkan kepada TNI AL.
“Kasihan warga. Sepertinya ada yang mengompori hingga akhirnya TNI AL yang menjadi sasaran. Padahal pembangunan batalyon itu sudah terencana dan berada di lokasi berbeda,” ujarnya.
Aksi penolakan ini berakhir kondusif tanpa benturan. Pemerintah desa, DPRD, dan unsur TNI AL diharapkan segera melakukan komunikasi terbuka untuk meluruskan informasi, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan setiap rancangan pembangunan sesuai prosedur serta melibatkan masyarakat setempat.**.
