Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
BALI – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menaruh perhatian serius terhadap menguatnya stereotip negatif terhadap warga asal NTT di sejumlah daerah perantauan, khususnya di Provinsi Bali. Berbagai kasus sosial yang melibatkan oknum warga NTT dan ramai diberitakan di media massa maupun media sosial, dinilai berpotensi melahirkan stigma dan generalisasi yang tidak adil terhadap ribuan warga NTT lainnya yang hidup taat hukum, tertib, serta menjunjung tinggi norma dan adat istiadat setempat.
Merespons situasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTT bergerak cepat guna meredam dampak sosial yang lebih luas sekaligus memulihkan relasi harmonis antara warga diaspora NTT dan masyarakat Bali.
Pada Rabu, 28 Januari 2026, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama jajaran pejabat Pemprov NTT melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Rombongan Wagub NTT antara lain didampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTT Kanis Mau, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan Petrus Seran Tahuk, Kepala Dinas Nakertrans NTT Sylvia Peku Djawang, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT Prisila Parera, Kepala Biro Umum Setda NTT Gusti Sigasare, serta Kepala Badan Penghubung NTT Taty Setyawati.
Turut hadir pula para Bupati dan Wakil Bupati se-Daratan Sumba, serta sejumlah anggota DPRD Provinsi NTT di antaranya Chris Mboeik, Angela Merci Piwung, Lily Adoe, Jimur Siena Katrina, Ana Waha Kolin, dan Reni Marlina. Dari unsur diaspora, hadir para sesepuh dan pengurus Rumah Besar Diaspora NTT di Bali, antara lain Yusti Dias dan Ardi Ganggas, bersama perwakilan paguyuban kabupaten/kota se-NTT, organisasi kepemudaan, serta komunitas warga NTT di Bali.
Dalam agenda kunjungan selama beberapa hari, Wagub NTT dijadwalkan bertemu dan membuka ruang dialog dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, serta Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, Wagub juga akan berdialog dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat keamanan, serta jajaran paguyuban keluarga Flobamora di Bali.
Pada hari pertama kedatangannya di Denpasar, Rabu (28/1) malam, Wagub Johni Asadoma terlebih dahulu bersilaturahmi dan berdialog dengan warga diaspora NTT di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub menegaskan bahwa pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi yang tidak kondusif.
“Kami hadir di Denpasar, Bali, karena situasi dan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Namun fungsi pemerintah adalah selalu hadir untuk memberi solusi dan jalan keluar dalam situasi apa pun,” ujar Johni Asadoma.
Wagub juga mendengarkan secara langsung berbagai masukan, kritik, dan saran dari perwakilan organisasi serta paguyuban diaspora NTT terkait dinamika dan kondisi terkini yang berkembang di Bali.
Ia menilai, perilaku segelintir oknum telah berdampak luas dan merugikan mahasiswa serta pekerja asal NTT di berbagai daerah perantauan.
“Akibat ulah oknum, mulai muncul stigma negatif terhadap warga NTT di Bali, bahkan berkembang di daerah lain seperti Surabaya dan Malang. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bersama menentukan langkah terbaik agar citra NTT kembali pulih,” tegasnya.
Menurut Wagub, tindakan segelintir oknum tidak mencerminkan nilai dan jati diri budaya NTT secara keseluruhan. Namun secara sosiologis, setiap individu diaspora membawa nama baik daerah asalnya.
“Satu tindakan keliru dapat berdampak luas dan mencoreng citra seluruh komunitas,” katanya.
Dalam paparannya, Johni Asadoma menjelaskan bahwa secara historis Bali dan NTT tidak hanya bertetangga secara geografis, tetapi juga memiliki benang merah sejarah, kemiripan lanskap sosial, serta ikatan kekeluargaan yang telah terjalin selama puluhan tahun.
“Bagi masyarakat NTT, Bali kerap dipandang sebagai rumah kedua, tempat mencari nafkah, menempuh pendidikan, dan membangun masa depan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, akulturasi budaya NTT–Bali telah terbangun sejak sekitar 70 tahun lalu. Namun dalam beberapa waktu terakhir, relasi harmonis tersebut diuji oleh peristiwa yang melibatkan oknum warga diaspora yang belum mampu beradaptasi dan menghargai norma setempat.
Wagub menekankan bahwa menjaga harmoni merupakan kewajiban moral dan kultural. Masyarakat Bali hidup dalam filosofi Tri Hita Karana, yang menjunjung keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Sementara masyarakat NTT dikenal dengan semangat Flobamora yang egaliter, ekspresif, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat.
“Ketegangan yang muncul bukan karena perbedaan nilai dasar, tetapi perbedaan cara mengekspresikan nilai. Karena itu, kunci harmoni terletak pada kemampuan warga diaspora NTT untuk beradaptasi secara bijak tanpa kehilangan jati diri,” jelasnya.
Wagub Johni Asadoma memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat oleh seluruh warga diaspora NTT di Bali, antara lain:
1. Reaktualisasi filosofi ‘di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’ dengan menghormati adat, aturan banjar, serta aktif dalam kegiatan sosial lingkungan.
2. Penguatan peran organisasi dan paguyuban diaspora sebagai wadah pembinaan, edukasi hukum, dan kontrol sosial.
3. Pengembangan komunikasi dialogis dengan otoritas lokal, termasuk pecalang, tokoh adat, dan aparat keamanan, guna mencegah konflik.
4. Penguatan narasi kontribusi positif diaspora NTT, yang telah berperan di sektor konstruksi, pariwisata, hingga UMKM di Bali.
“Warga NTT di Bali adalah wajah NTT yang dilihat oleh masyarakat luas, bahkan dunia internasional,” tegasnya.
Selain itu, Wagub menekankan pentingnya penertiban administrasi kependudukan bagi warga NTT yang hendak merantau. Menurutnya, kewajiban lapor di daerah asal dan daerah tujuan perlu diperkuat dengan regulasi dan dukungan DPRD guna meminimalisir potensi pelanggaran hukum.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapa pun, termasuk oknum warga NTT yang terlibat tindakan pidana atau kriminal di daerah lain.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Johni Asadoma turut menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan masyarakat Bali atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh ulah segelintir oknum diaspora NTT.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, kami menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan masyarakat Bali yang merasa terganggu akibat perilaku tidak menyenangkan dari sekelompok kecil warga kami,” ucapnya.
Sementara itu, Penasehat Rumah Besar Diaspora NTT di Bali, Ardi Ganggas, mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur NTT beserta jajaran.
“Kehadiran Bapak Wagub dan jajaran membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam setiap situasi. Kami berharap melalui dialog dan komunikasi dengan pemerintah Bali serta tokoh masyarakat setempat, situasi ini dapat segera dipulihkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi yang kurang kondusif belakangan ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Pada akhirnya, harmoni antara warga diaspora NTT dan masyarakat Bali merupakan tenunan sosial yang hanya dapat terjaga apabila dirawat dengan kesadaran, kedewasaan, dan tanggung jawab bersama. Berbagai tantangan yang muncul diharapkan menjadi momentum refleksi dan otokritik konstruktif demi masa depan relasi NTT–Bali yang lebih harmonis.**
