Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORSEL, PAPUA SELATAN – Proyek rekonstruksi dan peningkatan kapasitas struktur jalan pada ruas nasional Wernas – Pelabuhan Wersimar – Tapiri – Romboa, Kabupaten Sorong Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Hingga pertengahan Februari 2026, masih ditemukan tiga titik ruas jalan yang belum diaspal dan dibiarkan dalam kondisi jalan sertu, meski proyek tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, tiga titik yang belum diaspal tersebut memiliki panjang bervariasi, sekitar 30 meter hingga 75 meter. Lokasinya berada di jalur strategis yang menghubungkan Kampung Wernas dengan Pelabuhan Wersimar. Ironisnya, pekerjaan pengaspalan terlihat terputus di pertengahan ruas Wernas–Pelabuhan Wersimar dan tidak dilanjutkan hingga mendekati area dermaga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait kualitas pelaksanaan proyek serta pengawasan teknis di lapangan. Selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan, keberadaan jalan sertu di tengah ruas beraspal berpotensi membahayakan, terutama saat hujan turun yang dapat menyebabkan jalan licin dan rawan kecelakaan.
Proyek tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat – Papua Barat Daya. Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh PT Karya Mega Uleng dengan sumber pendanaan APBN 2025.
Namun, dengan masih adanya tiga titik yang belum diaspal, publik mempertanyakan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai status progres pekerjaan: apakah proyek telah memasuki tahap akhir atau masih dalam masa pengerjaan? Jika masih berjalan, mengapa terdapat kesan pekerjaan tidak merata dan terputus di tengah ruas jalan?
Seorang warga Kampung Wernas yang enggan disebutkan namanya menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Ini jalan nasional, anggarannya dari pusat. Masa masih ada bagian yang dibiarkan jalan tanah begitu saja? Kami hanya ingin pekerjaan diselesaikan dengan baik, jangan setengah-setengah,” ujarnya.
Untuk mengonfirmasi hal tersebut, awak media mendatangi kediaman kontraktor pelaksana. Namun, rumah yang bersangkutan terlihat kosong. Informasi dari kasir salah satu toko milik kontraktor menyebutkan bahwa H.M sedang berada di Makassar, sementara anaknya berada di Kota Sorong.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Karya Mega Uleng maupun BPJN Papua Barat – Papua Barat Daya terkait alasan belum diaspalnya tiga titik tersebut.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Ronald Konjol, SH, turut angkat bicara. Ia mengkritisi kinerja pelaksana proyek dan meminta Pemerintah Pusat melalui instansi teknis agar tidak menutup mata terhadap temuan di lapangan.
Menurut Ronald, proyek infrastruktur yang dibiayai APBN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak meninggalkan persoalan kualitas maupun ketidakpuasan publik.
“Jalan ini akses vital masyarakat. Kalau pekerjaannya tidak tuntas atau tidak sesuai spesifikasi, harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai anggaran besar habis, tetapi kualitas pekerjaan dipertanyakan,” tegasnya.
Ronald juga mendesak BPJN segera melakukan audit teknis terhadap progres pekerjaan pada ruas tersebut serta memastikan seluruh item pekerjaan diselesaikan sesuai kontrak. Apabila ditemukan kelalaian atau ketidaksesuaian, ia meminta agar sanksi tegas dijatuhkan kepada pihak kontraktor.
Sorotan terhadap proyek ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya di Papua Barat Daya yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Masyarakat Teminabuan kini menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait, sembari berharap proyek jalan nasional tersebut dituntaskan secara menyeluruh dan profesional, tanpa menyisakan titik pekerjaan yang belum selesai.
Sementara itu, Kepala BPJN Papua Barat – Papua Barat Daya melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Papua Barat Daya telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (12/2/2026), namun hingga berita ini dipublikasikan belum memberikan tanggapan.**
