Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
MANGGARAI BARAT, NTT — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri diskusi bertajuk Kebun Wanapangan Perempuan yang digelar di Kampus Bambu Komodo, Jalan Bukit Cinta, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Jumat (13/2) hingga Sabtu (14/2), tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani, Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT Vera C. Sirait Asadoma, serta Ketua Yayasan Bambu Lestari (Environmental Bamboo Foundation) Monica Tanuhandaru.
Hadir pula Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Mahadin Sibarani, Kepala Dinas Sosial dan PPA Manggarai Barat Marselus Jebarus, Kepala UPTD PPPA Provinsi NTT Jenny Widayati, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan lingkungan hidup.
Dalam sambutannya, Wagub Johni Asadoma menegaskan bahwa di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, perempuan memiliki peran strategis bukan hanya sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan lingkungan.
“Perempuan memelihara tanah, menanam pangan, menjaga sumber air, dan mewariskan pengetahuan ekologis lintas generasi. Pemerintah Provinsi NTT menaruh perhatian besar terhadap penguatan hak tenurial masyarakat adat dan lokal, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Johni.
Ia mengapresiasi inisiatif pembentukan Task Force Social Forestry serta Kebun Wanapangan Perempuan sebagai wadah kolaboratif untuk memastikan perhutanan sosial menjadi ruang hidup yang adil, produktif, dan lestari dengan perempuan sebagai pelaku utama.
“Kebun wanapangan perempuan adalah simbol kearifan dan ketahanan. Di dalamnya tumbuh tanaman pangan, obat, dan tanaman hutan. Namun yang sesungguhnya tumbuh adalah nilai kasih, gotong royong, dan tanggung jawab terhadap bumi,” ungkapnya.
Menurut Johni, hak atas tanah dan hutan bukan sekadar persoalan kepemilikan, melainkan menyangkut martabat dan masa depan masyarakat. Ia meyakini, ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin dan terlibat dalam tata kelola lahan dan hutan, akan lahir komunitas yang lebih tangguh serta ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Johni juga menekankan program unggulan Pemerintah Provinsi NTT bersama Gubernur NTT, yakni One Village One Product (OVOP). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan satu produk unggulan bernilai jual tinggi dengan memanfaatkan potensi lokal.
“OVOP bukan sekadar meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi, tetapi menjadi instrumen membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan kebanggaan masyarakat desa atas potensi lokal yang dimiliki, terutama dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam produksi hingga pemasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan. Namun, menurutnya, peran tersebut belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan formal dalam sistem kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi.
“Fase penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial tidak cukup hanya membuka akses lahan. Kita perlu memastikan perempuan yang bekerja juga tercatat, diakui, dan memiliki akses langsung terhadap hasilnya. Reformasi sistem administrasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan secara adil,” tegas Veronica.
Ia menambahkan, model Kebun Wanapangan Perempuan dapat menjadi pintu masuk penguatan ekonomi keluarga yang dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga sekaligus memperkuat posisi perempuan sebagai penggerak ekonomi restoratif desa.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, turut menekankan bahwa skema perhutanan sosial memberikan akses kelola kepada masyarakat desa di kawasan hutan sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program.
Diskusi tersebut mengangkat sinergi tiga modalitas di NTT, yakni Mama Bambu, Kebun Pangan Perempuan, dan Perhutanan Sosial sebagai model pemberdayaan perempuan berbasis sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.
Momentum ini dinilai bukan sekadar pertemuan formal lintas sektor, melainkan langkah konkret menempatkan perempuan di garda terdepan ketahanan pangan desa. Ketika perempuan berdaya di kebunnya, maka ketahanan gizi keluarga hingga pencegahan stunting menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan dari tingkat akar rumput.
Selain menghadiri diskusi tersebut, Wamen PPPA bersama Dirjen Perhutanan Sosial juga mengikuti kegiatan Asia Learning Exchange 2026 yang diinisiasi Tenure Facility di Labuan Bajo. Kegiatan yang diikuti sekitar 65 peserta dari berbagai negara Asia itu membahas penguatan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberlanjutan hak atas tanah, wilayah adat, serta ketahanan pangan dan lingkungan berbasis komunitas.**
