Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, pada Rabu (15/4/2026).
Rapat tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di wilayah Papua Barat Daya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga unsur kelembagaan yang memiliki peran dalam implementasi Otsus Papua. Forum ini menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan guna mendorong pembangunan yang lebih terarah, optimal, dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjalankan mandat Otonomi Khusus. Ia menyampaikan bahwa Otsus tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci untuk memastikan program dan kebijakan Otonomi Khusus berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Elisa.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya kemampuan adaptasi seluruh perangkat daerah dan lembaga terkait terhadap dinamika kebijakan, serta peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Rapat, Maurits Valentino Wylla Hege, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola program Otsus secara efektif dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan aspek krusial dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus, khususnya pada tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan program.
“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi antar lembaga, sehingga pelaksanaan Otonomi Khusus dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa forum ini juga menjadi ruang diskusi dan pertukaran pengalaman antar peserta dalam menghadapi berbagai tantangan implementasi Otsus di daerah masing-masing.
Melalui rapat ini, diharapkan dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis sebagai acuan dalam memperbaiki tata kelola kelembagaan Otonomi Khusus Papua ke depan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Papua Barat Daya.**
