Laporan wartawan sorotnews.co.id : Saiful.
JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima kunjungan aspirasi dari Forum Silaturahmi Pokmas Permakanan Indonesia di Ruang Rapat Fraksi PKS, Gedung Nusantara I Lantai 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4). Pertemuan ini membahas penghentian program permakanan bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang sebelumnya dinilai memberi manfaat luas.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, bersama Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa, menyampaikan tanggapan atas aspirasi yang disampaikan perwakilan Pokmas.
Kunjungan ini menjadi ruang bagi para perwakilan Pokmas untuk menyuarakan kekhawatiran atas terhentinya program permakanan yang selama periode 2022–2025 telah menjangkau lebih dari 100 ribu lansia dan puluhan ribu penyandang disabilitas. Selain itu, program tersebut juga melibatkan ribuan tenaga kerja di tingkat lokal.
Riyono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan Pokmas dan menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam menampung aspirasi masyarakat.
“Fraksi PKS membuka layanan aspirasi masyarakat secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis, serta menerima aspirasi dari seluruh masyarakat secara nasional melalui berbagai jalur,” ujar Riyono.
Ia menegaskan, secara prinsip Fraksi PKS mendukung upaya Pokmas agar program permakanan yang telah berjalan dapat dilanjutkan kembali.
“Pada prinsipnya, Fraksi PKS mendukung perjuangan Pokmas agar program yang selama ini telah berjalan dapat kembali dilaksanakan,” tegasnya.
Namun demikian, Riyono mengingatkan bahwa persoalan penghentian program berkaitan dengan kebijakan di tingkat kementerian, sehingga memerlukan komunikasi lintas sektor serta tindak lanjut yang komprehensif. Ia juga menyinggung pentingnya mendukung program prioritas pemerintah.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Presiden, sehingga setiap upaya yang mendukung keberhasilan program pemerintah, khususnya yang berdampak bagi masyarakat, akan tetap didukung,” tambahnya.
Sementara itu, Ledia Hanifa menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan spesifik dalam menangani kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, program permakanan tidak dapat disamakan dengan skema bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Untuk kelompok lansia dan penyandang disabilitas, tidak terdapat skema graduasi, sehingga program permakanan tidak dapat disamakan dengan PKH,” jelas Ledia.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan isu sosial tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknokratis berbasis angka semata.
“Pendekatan dalam isu sosial tidak dapat semata-mata dihitung secara matematis. Hal yang perlu diperhatikan meliputi pola desain distribusi, pola pendataan, serta pola evaluasi program,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ledia menekankan bahwa karakteristik penerima manfaat, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan berbeda dengan program gizi untuk anak sekolah.
“Pendekatan terhadap lansia dan penyandang disabilitas bersifat lebih personal dan tidak dapat disamakan dengan pendekatan program gizi bagi anak sekolah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Ledia mendorong Pokmas untuk menyusun kajian yang lebih komprehensif dan berbasis data. Ia juga menyarankan agar Pokmas segera mengajukan audiensi resmi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperjuangkan keberlanjutan program permakanan bagi kelompok rentan, sekaligus memperkuat sinergi antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan sosial yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkeadilan.**
