Laporan wartawan sorotnews.co.id : Andri.
KAB. TASIKMALAYA, JABAR — Proyek pembangunan sistem irigasi di Desa Nangtang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai standar konstruksi serta mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan di lokasi, ditemukan material berupa campuran tanah dan batu yang diduga digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan irigasi. Kondisi material tersebut dinilai warga tidak memenuhi standar kualitas untuk pembangunan saluran irigasi yang seharusnya memiliki struktur kuat dan tahan lama.
Selain persoalan material, penerapan K3 di lokasi proyek juga menuai perhatian. Sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm proyek, rompi keselamatan, maupun sepatu pelindung.
Padahal, pekerjaan konstruksi di area terbuka memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi sehingga penerapan standar keselamatan kerja menjadi kewajiban bagi pelaksana proyek.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Segi Tiga Mas dengan nilai kontrak sebesar Rp184.752.000. Proyek memiliki masa pelaksanaan selama 60 hari kalender, terhitung mulai 21 April 2026.
Namun demikian, besarnya anggaran proyek dinilai belum sebanding dengan kondisi pelaksanaan di lapangan yang kini menjadi perhatian masyarakat.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat mengaku prihatin atas dugaan penggunaan material yang dinilai tidak layak dalam proyek tersebut. Ia berharap pelaksana proyek dapat lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan material.
“Kami sangat menyayangkan jika proyek yang dibiayai negara ini dikerjakan dengan material yang tidak layak. Padahal, jika pelaksana mau berkoordinasi dengan warga atau tokoh masyarakat, kami bisa membantu mengarahkan pengadaan material berkualitas dari sumber lokal yang ada di sekitar sini,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat bukan semata-mata persoalan keuntungan ekonomi, melainkan untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga karena fasilitas tersebut nantinya digunakan langsung oleh warga dalam jangka panjang.
“Pemberdayaan ini bukan soal mencari untung, tapi memastikan kualitas bangunan terjaga karena warga sendiri yang akan menggunakannya dalam jangka panjang,” tambahnya.
Ia juga menilai partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek maupun penyediaan bahan baku dapat meminimalisasi dugaan pengerjaan asal-asalan di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengawas maupun penanggung jawab proyek belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai temuan di lapangan. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum memperoleh tanggapan dari pihak terkait.**
