Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Try.
SURABAYA – Eri Cahyadi memberikan peringatan keras kepada seluruh lurah dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi ketat dalam waktu satu minggu, bahkan tak segan mencopot pejabat wilayah yang dinilai tidak menjalankan tugas secara maksimal.
Instruksi tegas tersebut disampaikan saat pelantikan kepala dinas di lingkungan Pemkot Surabaya, Kamis (2/4/2026).
Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya penataan kota, khususnya pengembalian fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada kendaraan yang parkir di atas pedestrian.
“Pedestrian tidak ada lagi kendaraan yang di atas sana. Kemudian, tidak ada parkir yang tidak non tunai. Karena harus ada yang jaga, butuh perlindungan. Kampung Pancasila harus sudah jalan,” tegasnya.
Selain penataan trotoar, ia juga menyoroti pentingnya sistem parkir non-tunai serta penguatan program Kampung Pancasila sebagai basis data dan penyelesaian persoalan sosial di tingkat masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki data lengkap dan akurat terkait kondisi warga, mulai dari stunting, pendidikan, kemiskinan hingga lansia.
“Setiap kampung tidak ada yang kita tidak tahu. Baik dari segi stunting, sekolah, kemiskinan, sampai lansia, tidak ada yang tidak tahu,” ujarnya.
Eri juga menekankan pentingnya program “cek in warga” yang harus dilakukan secara rutin oleh lurah dan camat untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung dan real time.
Ia menilai masih ada aparat wilayah yang belum maksimal menjalankan program tersebut.
“Mulai hari ini jangan pernah sekali-sekali tidak melakukan cek in warga. Karena itu harus dilakukan setiap saat. Tapi camat dan lurah tidak pernah deteksi itu. Setiap akan saya kontrol,” katanya.
Ia bahkan mengancam akan mencopot pejabat yang tidak memperbarui data atau menjalankan program tersebut dengan baik.
“Setiap ada cek in warga yang tidak sama, maka siap-siaplah untuk turun dari jabatan,” tegasnya.
Eri memberikan tenggat waktu satu minggu kepada seluruh lurah dan camat untuk menuntaskan berbagai program prioritas, mulai dari Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir, penerapan parkir non-tunai, hingga penataan tempat pembuangan sampah (TPS) sesuai standar.
“Nanti kalau ada yang belum selesai, ada mutasi lagi minggu depan untuk mengganti orang-orang yang belum selesai. Karena sudah banyak bicara, saya tidak suka. Ini sudah lama,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi akan dilakukan dalam waktu dekat dan pejabat yang tidak bergerak cepat akan langsung dimutasi.
“Saya bilang kepada Pak Sekda, mutasi mana lurah camat yang tidak bergerak cepat. Durasinya satu minggu. Karena ini sudah lama, sudah setahun lebih tapi molor terus,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Surabaya juga melakukan mutasi dan rotasi pejabat. Sebanyak tujuh pejabat eselon II dilantik dan digeser dari total sekitar 70 pejabat yang mengalami rotasi, mulai dari pejabat struktural hingga staf.
Eri menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan kinerja birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Bahkan, ia menyatakan siap turun langsung melakukan evaluasi apabila jajaran di bawahnya tidak menjalankan tugas dengan optimal.
“Kalau Pak Sekda sungkan tidak melakukan evaluasi, yang evaluasi saya saja,” tegasnya.
Dengan ultimatum tersebut, seluruh jajaran lurah dan camat di Surabaya diharapkan segera berbenah dan mempercepat pelaksanaan program, demi mewujudkan tata kelola kota yang lebih tertib serta pelayanan masyarakat yang optimal.**
