Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan komitmen penuh dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, saat memimpin rapat kesiapan PSU secara virtual pada Kamis (3/4/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar. Sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Maluku Utara, serta jajaran pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan juga turut serta dalam forum koordinasi ini.
Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif pelaksanaan PSU di enam daerah, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, Kota Sabang, dan Kabupaten Kepulauan Talaud. PSU dijadwalkan digelar pada 5 April 2025, kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Talaud yang akan dilaksanakan pada 9 April 2025, sehubungan dengan peringatan hari Sabtu sebagai hari peribadatan masyarakat Kristen Advent yang mendominasi wilayah tersebut.
“Pelaksanaan PSU merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin tahapan demokrasi yang adil, transparan, dan kredibel. Seluruh pihak harus memastikan tidak ada hambatan dalam proses ini,” tegas Ribka Haluk.
Ribka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara meskipun berada dalam suasana Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, dedikasi tersebut mencerminkan keseriusan semua elemen dalam menyukseskan agenda demokrasi di daerah.
“Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan. Meski masih dalam suasana lebaran, kita tetap konsisten menjalankan tugas negara,” ucap Ribka.
Lebih lanjut, Wamendagri mengingatkan agar PSU menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan ketelitian dan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas demokrasi daerah agar masyarakat segera mendapatkan kepemimpinan yang sah dan efektif.
“PSU harus berjalan tanpa polemik yang tidak perlu. Masyarakat menunggu hadirnya pemimpin yang dapat segera bekerja untuk kemajuan daerah,” imbuhnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemendagri telah menjalin koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI. Langkah ini diambil untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban selama PSU berlangsung tetap kondusif.
Tak hanya itu, Kemendagri juga mengajak masyarakat di daerah yang melaksanakan PSU agar aktif menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Partisipasi pemilih dinilai penting untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan aspirasi publik dan mampu mewujudkan kesejahteraan daerah.**
