Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rico Ananta.
JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memperkuat komunikasi strategis guna memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara.
Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang digelar oleh Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Jakarta, dengan melibatkan berbagai instansi terkait yang memiliki peran krusial dalam pengawasan informasi publik dan pengelolaan komunikasi digital.
Rapat dipimpin oleh M. Sujono, Asisten Deputi Intelijen dan Keamanan, Bina Masyarakat, dan Objek Vital Nasional, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pemberantasan penyelundupan dan penguatan keamanan informasi di ruang digital. Dengan indikator kinerja yang terukur dan pelaporan yang konsisten, komunikasi publik bisa memberi dampak yang lebih nyata dan terarah,” ujar Sujono.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan bahwa penyelundupan merupakan program prioritas nasional yang harus direspons dengan pendekatan komunikasi yang lebih sistematis. Narasi strategis, menurut KSP, harus disusun sejak awal oleh lembaga yang berada di pusat kebijakan, kemudian diperkuat oleh kementerian teknis, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), agar pesan publik lebih kuat dan berdampak.
Prita Laura, perwakilan KSP, menggarisbawahi bahwa indikator kinerja komunikasi publik tidak cukup hanya berbasis kuantitas publikasi.
“Indikator keberhasilan Satgas Media harus mencerminkan dampak nyata di masyarakat, bukan sekadar jumlah konten yang dipublikasikan,” tegas Prita.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung kerja Desk Koordinasi, termasuk melalui penguatan jaringan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang saat ini menaungi lebih dari 90 unit humas kementerian dan lembaga, serta jejaring mitra strategis di lapangan seperti penyuluh informasi dan kelompok masyarakat.
Dalam forum ini, disepakati bahwa Satgas Koordinasi Media, Informasi, dan Ruang Siber akan menyampaikan pelaporan mingguan berbasis tiga indikator utama (Key Performance Indicators/KPI), yakni :
1. Tingkat publikasi, sebagai ukuran sebaran dan jangkauan pesan;
2. Monitoring isu dan pemberitaan, sebagai indikator respons atas dinamika informasi;
3. Dampak terhadap masyarakat, mencerminkan efektivitas komunikasi dalam mengubah persepsi dan perilaku publik.
Penyelundupan dinilai sebagai ancaman serius yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Untuk itu, komunikasi publik yang terkoordinasi, berbasis data, dan berdampak nyata menjadi salah satu instrumen utama dalam memerangi aktivitas ilegal ini.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun komunikasi strategis lintas sektor guna mendukung agenda prioritas pemerintah dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta stabilitas ekonomi Indonesia dari ancaman penyelundupan dan kejahatan lintas batas lainnya.**
