Laporan wartawan sorotnews.co.id : Ade Kristianto.
JAKARTA — Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi pusat perhatian publik pada peringatan Hari Pahlawan 2025, Jumat (14/11/2025). Ratusan peserta dari unsur pemerintah, TNI-Polri, kejaksaan, tokoh agama, organisasi masyarakat, LSM, hingga insan pers hadir dalam kegiatan Dialog Kebangsaan bertema “Membangun Kesadaran Hukum, Kerukunan, dan Toleransi dalam Bingkai Kebangsaan”. Acara ini digagas oleh PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat dan menjadi salah satu forum lintas-elemen terbesar yang diselenggarakan di Jakarta pada momentum Hari Pahlawan tahun ini.
Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Dr. Tri Suhartanto, turut memberikan pandangan yang menjadi sorotan utama. Ia mengungkapkan adanya kasus seorang siswa SMA yang belajar merakit bom melalui internet untuk membalas tindakan perundungan (bullying).
“Ketika anak lebih banyak mengurung diri ditemani ponsel, itu tanda bahaya. Kita melihat bagaimana gagalnya literasi digital dapat berubah menjadi ancaman nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah radikalisasi dan kekerasan remaja.
Dari jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat, Asisten Pemerintahan Holi Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PWI Pokja Kepolisian yang dinilai mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat.
“Kami berharap Pokja PWI Jakarta Barat terus bersinergi dengan Pemkot dalam menjaga harmoni sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” tuturnya.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kurniawan dari Seksi Pidana Khusus, mengungkapkan fakta lapangan yang mengkhawatirkan terkait meningkatnya kasus kenakalan remaja.
“Mayoritas kasus yang masuk dari kepolisian justru melibatkan pelajar. Ada anak-anak yang menyimpan golok di sekitar sekolah, lalu sepulang sekolah langsung terlibat tawuran. Budaya kekerasan ini harus segera diputus,” tegasnya.
Dari unsur TNI, Danramil 04/Cengkareng Kolonel Kav. Sigit Dharma Wiryawan, menilai tema dialog ini sangat fundamental bagi bangsa.
“Isu kesadaran hukum, toleransi, kerukunan, dan nilai kebangsaan adalah persoalan mendasar. Tidak cukup diselesaikan melalui imbauan seremonial. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga, bukan sekadar kerja sektoral,” ungkapnya.
Ketua PWI DKI Jakarta, Kesit Budi Handoyo, menyoroti tantangan besar dunia informasi di era digital. Ia menegaskan bahwa pers adalah benteng terakhir dalam melawan hoaks dan polarisasi.
“Media sosial cepat, tetapi tidak terverifikasi. Jurnalistik itu cek dan ricek. Tanpa pers yang berintegritas, masyarakat berisiko ditelan arus kebohongan,” katanya.
Ketua PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat, Teuku Faisal, menambahkan bahwa insan pers memegang peranan vital dalam menjaga akal sehat publik.
“Dialog ini bukan acara seremonial. Ini adalah gerakan untuk melawan melemahnya kesadaran hukum, pudarnya toleransi, dan derasnya informasi sesat. Pers tidak boleh pasif,” tegasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan deklarasi bersama oleh seluruh narasumber dan peserta, menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan harus menjadi momentum aksi nyata, bukan sekadar ritual. PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat mengumumkan bahwa “Gerakan Nasional Kesadaran Hukum” resmi digelorakan dari Jakarta Barat dan akan diperluas ke berbagai daerah sebagai kontribusi konkret untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah tantangan era digital.**
