Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rusdin.
KAB. TANGERANG, BANTEN – Aliansi Solidaritas Bangsa (ASB) yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Tangerang pada Rabu, 11 Juni 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada Rabu (4/6/2025).
Pemberitahuan resmi mengenai aksi ini telah disampaikan kepada Polresta Kota Tangerang melalui surat bernomor 001/ASB/VI/2025. ASB terdiri dari tiga elemen organisasi masyarakat, yaitu Advokasi Sosial Nusantara (ASN), Lembaga Studi Ilmu Hukum (LESIM) Indonesia Bersatu, dan Pusat Kajian Demokrasi (PUKAD).
Ketua Umum ASN, Khaerudin Sakban, S.Pd.I., M.Pd., menjelaskan bahwa aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan atas buruknya kinerja Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) dalam pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Tangerang.
“Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah proyek revitalisasi pasar mangkrak, seperti Pasar Kronjo dan Pasar Korelet. Padahal, para pedagang sudah membayar uang muka sewa kios dan lapak. Ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para pedagang,” ujar Khaerudin saat dikonfirmasi, Senin (9/6/2025).
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Perumda Pasar NKR dibentuk berdasarkan sejumlah Peraturan Daerah, antara lain Perda Kabupaten Tangerang Nomor 25 Tahun 2004, Perda Nomor 3 Tahun 2013, Perda Nomor 17 Tahun 2014, serta Perda Nomor 7 Tahun 2019.
“Tujuan pembentukannya adalah untuk meningkatkan layanan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pasar dikelola secara amburadul, kebersihan dan keamanan tidak terjaga, bahkan praktik pungli dan premanisme masih merajalela,” tegasnya.
Menurut Khaerudin, kontribusi PAD dari Perumda Pasar NKR pada 2024 hanya sekitar Rp240 juta, jumlah yang sangat kecil dibandingkan total aset pasar yang dikelola senilai Rp21 miliar.
Senada dengan itu, Mursalim, Ketua Umum LESIM Indonesia Bersatu, juga menyuarakan desakan agar Bupati Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, segera mencopot Dirut Perumda Pasar NKR.
“Kinerja Dirut sangat minim prestasi. Kami juga mendesak Bupati untuk segera menyelesaikan persoalan revitalisasi Pasar Kronjo dan Pasar Korelet. Banyak pedagang yang sudah menyetorkan dana namun hingga kini pasar belum bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Mursalim menambahkan bahwa ketegasan Bupati dalam persoalan ini sangat penting karena menyangkut nasib pedagang dan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Pasar yang sehat, bersih, dan aman akan mendukung tata kota yang baik dan memperkuat sektor ekonomi daerah. Jangan sampai slogan pembangunan Kabupaten Tangerang hanya menjadi sekadar semboyan kosong,” ungkapnya.
Sementara itu, Firmansyah, S.H., selaku Direktur Eksekutif PUKAD dan Koordinator Lapangan aksi yang akan digelar, menekankan pentingnya sikap tegas dari Bupati.
“Kami mendesak agar Bupati tidak terkesan melindungi Dirut Perumda Pasar NKR. Jika tuntutan kami diabaikan, ini bisa menandakan pembiaran terhadap kegagalan sistemik dalam pengelolaan pasar tradisional,” tandas Firmansyah.
Aliansi Solidaritas Bangsa menyatakan bahwa aksi lanjutan pada 11 Juni 2025 akan digelar secara damai, namun dengan tuntutan yang lebih tegas dan jelas. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat kecil, khususnya para pedagang tradisional.**
