Laporan wartawan sorotnews.co.id : Slamet.
BATANG, JATENG – Suasana Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, mendadak memanas pada Selasa (21/10/2025). Ratusan warga berbondong-bondong memenuhi halaman Balai Desa untuk menyuarakan satu tuntutan: Kepala Desa Kambangan berinisial S diminta mundur dari jabatannya.
Aksi itu merupakan buntut dari dugaan skandal perselingkuhan yang melibatkan sang kades dengan seorang perempuan berinisial K, yang tak lain adalah istri sah dari warga setempat. Sang suami diketahui sedang merantau dan bekerja di Jakarta.
Peristiwa yang memicu kemarahan warga terjadi pada Rabu malam (15/10/2025) sekitar pukul 23.30 WIB. Menurut sejumlah saksi, warga merasa curiga ketika melihat rumah K dalam keadaan gelap gulita, namun terdengar suara orang di dalam. Setelah mengetuk pintu selama hampir 30 menit, akhirnya pintu terbuka dan didapati Kepala Desa S berada di dalam rumah tersebut.
Kabar itu cepat menyebar dan membuat warga geram. Pagi harinya, massa secara spontan mendatangi Balai Desa dan menuntut Kepala Desa segera diberhentikan.
“Warga sudah kehilangan kepercayaan. Ini bukan sekadar urusan pribadi, tapi menyangkut moral dan nama baik desa kami,” tegas Agus Setiawan, perwakilan warga, di tengah aksi unjuk rasa. “Kami tidak akan berhenti sampai Kepala Desa benar-benar dicopot dari jabatannya.”
Menanggapi gejolak tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang, Akhmad Handy Hakim, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan warga.
“Kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Hukum mulai besok. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Bupati dan Pj Sekda Batang,” ujar Akhmad. “Pemanggilan saksi-saksi terkait juga akan segera dilakukan agar kasus ini bisa diselesaikan secara adil dan transparan.”
Pemerintah Kabupaten Batang menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara profesional guna meredam ketegangan di masyarakat. Warga berharap, penanganan cepat dan tegas dari pemerintah dapat menjadi pelajaran bagi pejabat publik agar menjaga moralitas dan kepercayaan masyarakat yang mereka pimpin.**
