Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORSEL, PBD – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Daerah Sorong Selatan (Sorsel) secara tegas meminta Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan agar proses pengisian dan pelantikan pejabat eselon II dan eselon III dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Ronald Konjol, S.H., menegaskan bahwa pengangkatan pejabat struktural tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik, kedekatan personal, atau pertimbangan subjektif lainnya. Menurutnya, seluruh proses harus mengacu pada sistem merit sebagaimana diatur dalam regulasi ASN.
“Pengisian jabatan eselon II dan III harus sesuai dengan aturan ASN yang berlaku. Tidak boleh ada titipan atau kepentingan tertentu yang mengabaikan kompetensi dan integritas,” ujar Ronald di Teminabuan, Rabu (7/1/2026).
Lebih lanjut, Ronald menekankan pentingnya memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi putra-putri asli Sorong Selatan, khususnya anak-anak daerah yang memiliki kapasitas, rekam jejak baik, serta dedikasi terhadap pembangunan daerah. Ia juga menyoroti perlunya mempertimbangkan anak-anak dari keluarga yang orang tuanya telah berjasa bagi Kabupaten Sorong Selatan sejak awal pembentukan daerah.
“Putra-putri terbaik Sorong Selatan harus menjadi prioritas. Mereka adalah pemilik negeri ini dan memiliki tanggung jawab moral untuk membangun daerahnya sendiri,” tegasnya.
DAP Wilayah III Doberay menilai bahwa keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam jabatan strategis pemerintahan bukan hanya soal representasi, tetapi juga bagian dari keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah. Jika hal ini diabaikan, dikhawatirkan akan memicu kekecewaan masyarakat adat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah.
Ronald berharap Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dapat bersikap bijaksana dan konsisten dalam mengambil kebijakan kepegawaian, sehingga roda pemerintahan berjalan efektif, berkeadilan, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.
“Pemerintah daerah harus menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan memberikan keadilan bagi anak-anak negeri. Ini penting demi menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan masa depan Sorong Selatan,” pungkasnya.**
