Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, menggantikan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Pergantian ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tertanggal 30 Juni 2025. Penunjukan Dirut baru Bulog diumumkan oleh Erick Thohir saat menghadiri agenda di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
“Ada Dirut baru lagi. Iya, benar Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani,” ujar Erick saat dikonfirmasi awak media.
Meski tidak merinci lebih lanjut alasan strategis di balik pergantian tersebut, Erick menyampaikan bahwa pencopotan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog didasari atas permintaan dari Panglima TNI, yang meminta agar Novi kembali melanjutkan tugas di lingkungan militer.
“Sudah, kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk kembali bertugas di TNI. Penugasannya di Bulog dianggap sudah selesai,” jelas Erick.
Menteri Erick Thohir juga menekankan bahwa penugasan kepemimpinan Bulog ke depan akan tetap fokus pada fungsi utama Bulog, yakni menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menyerap hasil panen petani dan memastikan stabilitas harga pangan di pasar.
“Tahun depan ada tugas besar yang menanti, terutama dalam penyerapan hasil petani. Kita ingin Bulog tetap menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas pangan,” ungkapnya.
Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pengalaman strategis di sejumlah posisi penting. Sebelum menjabat Dirut Bulog, ia pernah menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana dan dikenal memiliki latar belakang kepemimpinan serta manajemen logistik yang kuat di lingkungan militer.
Penunjukan perwira TNI sebagai Dirut Bulog bukan hal baru. Bulog sebagai BUMN strategis di sektor pangan kerap menjadi tempat penugasan bagi tokoh-tokoh berlatar belakang militer yang dianggap mampu menangani persoalan distribusi, logistik, dan ketahanan pangan secara nasional.**
