Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri.
SURABAYA, JATIM – Sebanyak 37,54 persen warga Surabaya hingga saat ini belum memiliki rumah sendiri. Mereka masih tinggal dengan status kontrak, sewa, bebas sewa, atau bahkan menumpang di rumah keluarga. Hal ini terungkap dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya.
Kepala BPS Kota Surabaya, Dr. Arrief Chandra Setiawan, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa hasil survei ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar warga Surabaya sudah memiliki hunian pribadi, namun masih ada sepertiga lebih dari mereka yang belum memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data, 62,46 persen rumah tangga di Kota Surabaya sudah menempati hunian milik pribadi, sementara 37,54 persen sisanya masih bergantung pada hunian kontrakan, sewa, atau tinggal bersama keluarga.
“Selain itu, sebagian lainnya termasuk dalam kelompok lain, seperti menempati rumah dinas atau tinggal di area non-perumahan,” jelas Arrief.
Survei ini dilakukan pada Maret 2024 dan melibatkan 1.310 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh 31 kecamatan di Surabaya. Meskipun berdasarkan metode sampling, Arrief memastikan bahwa data yang diperoleh sudah mewakili seluruh kelompok rumah tangga, baik dari segi sosial maupun ekonomi.
“Meskipun berbasis sampling, metodologi yang digunakan sudah representatif untuk mencakup semua kelompok rumah tangga yang ada di Surabaya,” tambahnya.
Hasil survei ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, karena kepemilikan rumah adalah salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat kota. Surabaya, yang dikenal sebagai salah satu magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, terus mengalami peningkatan kebutuhan hunian yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini semakin mendesak mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang terus berlangsung.
Arrief juga menambahkan bahwa meskipun hasil Susenas 2024 sudah cukup menggambarkan keadaan, pihaknya kini tengah dalam proses pengolahan data untuk Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025. Survei tersebut dilaksanakan pada Maret 2025, namun hasil finalnya diperkirakan baru akan diumumkan pada awal Desember mendatang.
“Sementara ini, data rujukan yang kami miliki masih berasal dari Susenas 2024. Kami berharap, hasil dari Susenas 2025 dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi sosial-ekonomi di Surabaya,” ujar Arrief.
Dengan semakin tingginya angka urbanisasi dan migrasi penduduk ke Surabaya, kebutuhan terhadap hunian layak semakin meningkat. Tingginya permintaan terhadap rumah yang terjangkau, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota untuk menyediakan solusi jangka panjang.
Arrief menyebutkan bahwa faktor aksesibilitas ekonomi, harga tanah yang semakin mahal, dan minimnya pembangunan rumah yang terjangkau menjadi beberapa hambatan utama dalam menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan hunian. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa lebih serius merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi masalah perumahan ini agar kebutuhan warga Surabaya akan hunian yang layak dapat terpenuhi.
“Kepemilikan rumah menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika akses terhadap rumah layak terbatas, maka ini akan berdampak pada kualitas hidup warga,” ujar Arrief menutup pembicaraan.**
