Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri.
SURABAYA, JATIM – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama bagi seluruh penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan ini krusial untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi makanan yang diberikan kepada para siswa.
“Secara umum, apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Vendor penyedia makanan untuk program MBG memang harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, serta didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman di bidang katering,” ujar Yona, yang akrab disapa Cak Yebe, saat diwawancarai, Senin (29/9/2025).
Lebih lanjut, Cak Yebe menekankan pentingnya peran tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis program MBG. Menurutnya, tim ini harus bekerja secara profesional, berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP), dan memiliki integritas tinggi.
“Fungsi tim SPPG sebagai pelaksana di lapangan tidak bisa dianggap remeh. Mereka harus memiliki independensi dan menjadi motor penggerak yang memastikan program MBG berjalan tepat sasaran,” tegasnya.
Cak Yebe juga menyebutkan bahwa selain memastikan ketepatan waktu distribusi makanan, tim SPPG perlu bertindak sebagai pengawas dan edukator. Mereka harus memberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang kepada masyarakat, serta memantau langsung bahwa setiap anak benar-benar menerima makanan yang layak konsumsi dan bergizi.
“SPPG harus menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Mereka wajib melaporkan kondisi distribusi, kendala operasional, dan potensi pelanggaran di sekolah-sekolah,” lanjutnya.
Cak Yebe mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak abai terhadap potensi masalah yang bisa muncul dalam pelaksanaan MBG. Ia meminta agar Surabaya belajar dari kasus-kasus serupa di daerah lain, di mana program sejenis berujung pada insiden seperti dugaan keracunan makanan pada siswa.
Sebagai bentuk pencegahan, ia menyarankan Pemkot menggandeng puskesmas serta tenaga ahli psikologi untuk turut memantau kondisi kesehatan fisik dan psikologis para penerima manfaat.
“Pemkot bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki fakultas psikologi dan pendidikan. Evaluasi rutin, misalnya kunjungan mingguan secara acak ke sekolah, dapat membantu melihat progres sekaligus potensi masalah lebih dini,” jelasnya.
Cak Yebe juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal program MBG sejak awal. Ia menilai, evaluasi berkala serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan akan membuat program ini lebih kuat dan tepat sasaran.
“Mumpung belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di daerah lain, tidak ada salahnya kita terbuka terhadap evaluasi dan saran dari masyarakat. Ini demi memastikan program MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemkot Surabaya merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dengan dukungan kebijakan yang ketat, pengawasan menyeluruh, serta pelibatan multi-pihak, DPRD Surabaya berharap program ini dapat menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda Kota Surabaya.**
