Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri.
SURABAYA, JATIM – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyebut pembiayaan alternatif melalui skema pinjaman daerah merupakan peluang strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Pahlawan. Hal ini disampaikan usai DPRD Kota Surabaya melakukan konsultasi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta.
Dari hasil konsultasi tersebut, Surabaya dinilai layak dan memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan alternatif, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bappenas.
“Berdasarkan dokumen dan studi kelayakan yang telah dikaji, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif guna mendukung pembangunan infrastruktur kota,” ujar Arif Fathoni kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Arif Fathoni menjelaskan, rencana pembiayaan tersebut dirancang untuk periode tahun anggaran 2026 hingga 2027, dengan total nilai mencapai Rp3,15 triliun. Rinciannya, pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp2,71 triliun, dan dari Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis, antara lain: Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Pelebaran Jalan Wiyung, Pembangunan Flyover Dolog, Pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), Pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, Penanganan Genangan dan Banjir.
Menurut Fathoni, pembiayaan alternatif ini bukan semata soal utang, tetapi merupakan instrumen percepatan pembangunan yang jika dikelola dengan akuntabel akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup warga.
“Misalnya, proyek Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung pada 2025, diharapkan mampu menciptakan kawasan ekonomi baru serta membuka lapangan kerja,” ujarnya optimistis.
Fathoni menegaskan, DPRD akan mengawal secara ketat pelaksanaan pinjaman tersebut agar sesuai dengan rencana dan tidak disalahgunakan.
“Seluruh fraksi di DPRD akan menugaskan anggotanya untuk mengawasi pelaksanaan pembiayaan alternatif ini, memastikan antara yang direncanakan dan yang dilaksanakan benar-benar selaras,” tegasnya.
Ia menilai, Surabaya harus bersiap menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya kolaborasi regional antara Surabaya dan kawasan sekitarnya seperti Sidoarjo dan Gresik.
“Surabaya tidak bisa berkembang sendiri. Harus ada sinergi dengan daerah penyangga. Kami berharap Gubernur Jawa Timur bisa menjadi jembatan dalam mewujudkan kolaborasi ini,” tambahnya.
Fathoni juga berharap agar APBD Kota Surabaya tahun 2026 tetap difokuskan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan. Selain infrastruktur fisik, sektor ekonomi kreatif juga menjadi perhatian, terutama dalam upaya menjadikan Surabaya sebagai “Gaming City”.
“Dengan dukungan pembiayaan alternatif yang tepat sasaran, ditambah pengelolaan APBD yang sehat, Surabaya tidak hanya memperkuat infrastruktur dasar, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas SDM,” pungkasnya.**
