Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri.
SURABAYA, JATIM – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan rumah pompa sebagai langkah antisipasi banjir menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda untuk periode 1–10 Maret 2026.
“Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi infrastruktur dan pembangunan meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur pengendali banjir menyusul peringatan cuaca ekstrem dari BMKG Juanda,” kata Achmad di Surabaya, Kamis.
Achmad menjelaskan, berdasarkan peringatan BMKG, wilayah Jawa Timur termasuk Kota Surabaya berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
Dalam informasi resmi yang dirilis BMKG, disebutkan pula adanya peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot di lapisan 3.000 kaki (feet) serta kondisi atmosfer yang labil yang dapat memicu pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan lebat.
Menurutnya, peringatan tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota agar kesiapan sistem pengendalian banjir dapat dioptimalkan sejak dini.
Achmad menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur pengendali banjir, khususnya rumah pompa dan jaringan drainase, menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pengaliran air di Kota Surabaya.
“Kami meminta pemerintah kota memastikan seluruh rumah pompa dalam kondisi siap operasi. Audit teknis perlu dilakukan agar kapasitas pompa benar-benar siap menghadapi potensi hujan intensitas tinggi,” ujarnya.
Ia juga meminta audit teknis dilakukan secara komprehensif, meliputi jumlah rumah pompa aktif, kapasitas pompa, kondisi kelistrikan, serta ketersediaan cadangan daya apabila terjadi gangguan listrik.
Selain itu, pembersihan saluran drainase dan normalisasi aliran air dinilai perlu dipastikan berjalan optimal sebelum intensitas hujan meningkat.
Menurut politisi dari Partai Golkar tersebut, kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi semakin penting karena Surabaya akan memasuki periode peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri.
“Jangan sampai saat Lebaran justru muncul genangan di titik-titik yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Karena itu kesiapan rumah pompa dan saluran drainase harus benar-benar dipastikan sejak sekarang,” katanya.
Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong peningkatan koordinasi antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya dengan perangkat daerah terkait agar sistem pengendalian banjir dapat berjalan optimal.
Koordinasi tersebut dinilai penting, terutama di kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Menurut Achmad, sebagai kota dengan aktivitas dan mobilitas tinggi, Surabaya harus memiliki sistem respons cepat untuk mengatasi potensi genangan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Mitigasi harus berbasis data dan respons cepat di lapangan. Jangan sampai dampak cuaca ekstrem mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi menjelang Lebaran,” ujarnya.
Secara kebijakan, DPRD menilai audit kesiapan infrastruktur pengendali banjir merupakan bagian dari manajemen risiko kota sekaligus bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran infrastruktur dalam APBD.
Karena itu, Komisi C DPRD Surabaya akan meminta laporan resmi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selama periode peringatan cuaca ekstrem berlangsung.
“Komisi C akan meminta laporan resmi dari OPD terkait selama periode peringatan berlangsung untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal,” kata Achmad.**
