Laporan wartawan sorotnews.co.id : Tim.
PEKALONGAN, JATENG – Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Kabupaten Pekalongan menyoroti kualitas sejumlah proyek infrastruktur, khususnya pembangunan jalan dan jembatan yang dinilai belum memberikan hasil optimal.
Ketua LPKM Kabupaten Pekalongan, Feri Erwansyah, Senin (30/3/2026) mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan beberapa hasil pembangunan yang dinilai kurang baik, salah satunya proyek jembatan Barurembag anggaran yang bersumber dari APBD Tahun 2025 berada di jalur penghubung Desa Tegalsuruh dan Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Ia menilai proyek konstruksi di Kabupaten Pekalongan terkesan dikerjakan secara asal-asalan dan kurang mengedepankan kualitas, meskipun anggaran yang digelontorkan tergolong besar.
“Tim LPKM kembali menemukan pekerjaan yang baru saja selesai di akhir tahun, namun sudah menunjukkan kerusakan. Beton terlihat ambrol dan mengelupas,” ujarnya.
Kerusakan tersebut, lanjut Feri, berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda dan sepeda motor. Permukaan beton yang mengelupas menyebabkan jalan menjadi licin dan dipenuhi kerikil, sehingga rawan kecelakaan, terlebih bagi anak-anak sekolah yang melintas setiap hari.
Ia juga menyoroti kondisi permukaan jembatan yang terlihat kasar akibat campuran beton yang terkikis, meskipun proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan.
LPKM menilai, seringnya terjadi kerusakan pada jalan beton yang baru dibangun mencerminkan lemahnya pengawasan mutu. Hal ini memunculkan dugaan adanya potensi kegagalan konstruksi, baik dalam proses uji laboratorium maupun pengawasan oleh konsultan.
Feri menambahkan, kasus serupa juga terjadi pada jembatan di wilayah Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan. Pada proyek tersebut, bagian jalan beton sempat mengalami keretakan meski baru selesai dikerjakan di akhir tahun, dan akhirnya dilakukan perbaikan dengan penambalan aspal.
Atas berbagai temuan tersebut, LPKM mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut.
“Kami menegaskan agar APH segera memeriksa semua pihak terkait, supaya kejadian seperti ini tidak terus terulang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait pelaksana proyek dan besaran anggaran pembangunan jembatan tersebut, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.**
