Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Kota Sorong dan Kabupaten Sorong pada Selasa (21/4/2026) kembali menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni buruknya kondisi infrastruktur jalan utama di wilayah tersebut.
Sorotan ini disampaikan oleh Ketua Forum Intelektual Muda Nusantara (FIMN) Provinsi Papua Barat Daya, Isack Yable. Ia menilai Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Papua Barat Daya belum menunjukkan respons optimal dalam menjalankan tanggung jawab pemeliharaan jalan.
Menurut Isack, tidak terlihat langkah konkret dari pihak Satker PJN Wilayah II dalam memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak dan bergelombang, khususnya pada jalur strategis yang menghubungkan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Padahal, informasi terkait agenda kunjungan Wakil Presiden telah diketahui publik sejak sekitar satu bulan sebelumnya.
Ruas jalan yang menjadi sorotan berada pada jalur Tugu Pawbili hingga Rumah Sakit John Piet Wanane (JPW) di Kabupaten Sorong. Kondisi jalan yang berlubang dan tidak rata dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan.
“Kami menilai ada sikap abai dari Satker PJN Wilayah II. Momen kedatangan pejabat negara seharusnya menjadi pemicu percepatan perbaikan, bukan justru memperlihatkan ketidaksiapan,” tegas Isack.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan pengalaman antara pejabat negara dan masyarakat umum. Menurutnya, kendaraan dinas yang digunakan Wakil Presiden kemungkinan tidak merasakan langsung dampak kerusakan jalan, sementara kondisi tersebut setiap hari dihadapi oleh sopir angkutan umum, sopir truk logistik, hingga pelaku jasa transportasi.
“Ini bukan sekadar soal estetika dalam menyambut tamu negara, tetapi menyangkut tanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Jika kunjungan Wakil Presiden saja tidak mampu mendorong perbaikan, lalu kapan lagi?” ujarnya.
Lebih lanjut, FIMN menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen perencanaan dan eksekusi program infrastruktur di tingkat pelaksana teknis. Ketidaksiapan dalam momentum penting seperti kunjungan pejabat tinggi negara dinilai sebagai indikator rendahnya sense of urgency dalam pelayanan publik.
Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Sorong mengaku kecewa karena harapan akan adanya perbaikan, setidaknya bersifat sementara, tidak terealisasi. Padahal, infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian daerah yang berpengaruh besar terhadap distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Isack menegaskan bahwa kunjungan Wakil Presiden seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan agenda formal semata. Ia berharap momentum tersebut dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi teknis, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai kunjungan pejabat tinggi negara hanya menjadi rutinitas tanpa dampak nyata. Infrastruktur yang layak adalah fondasi utama pembangunan. Jika hal mendasar ini diabaikan, maka wajar publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari perencanaan di atas kertas, tetapi juga dari realisasi di lapangan. Ketika jalan utama masih rusak di tengah kunjungan pejabat negara, publik pun berhak mempertanyakan: di mana sebenarnya prioritas pembangunan?**
