Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). Rapat tersebut turut dihadiri para Kepala Staf TNI dari ketiga matra.
Agenda rapat meliputi pembahasan strategis mengenai peningkatan kesejahteraan prajurit, penanganan dan pengelolaan aset TNI, serta implementasi sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) yang berkaitan dengan tugas pokok TNI.
Dalam pemaparannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya memperkuat kesejahteraan prajurit sebagai fondasi utama ketahanan dan moral angkatan bersenjata. Ia menyampaikan beberapa langkah konkret yang sedang diupayakan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.
“Kami berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar prajurit, termasuk penyediaan perumahan dinas. Kami juga mengusulkan peningkatan uang lauk pauk (ULP) dari saat ini Rp60.000 menjadi Rp70.000 atau bahkan Rp90.000 per orang per hari, serta kenaikan tunjangan kinerja dari 70% menjadi 90%,” ujar Menhan di hadapan anggota Komisi I DPR RI.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan rencana strategis pembentukan satuan baru bernama Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), yang akan ditempatkan secara bertahap di wilayah-wilayah tertinggal. Batalyon ini akan mengemban misi ganda, yakni menjaga stabilitas keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di daerah terpencil.
“TNI harus hadir di tengah masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi kesulitan. Batalyon Teritorial Pembangunan akan membantu tugas-tugas pemerintah daerah dalam aspek pembangunan dan pelayanan dasar,” jelas Jenderal Agus.
Selain itu, Panglima TNI juga menegaskan bahwa pengamanan wilayah perbatasan tetap menjadi prioritas utama TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam pelaksanaannya, TNI terus memperkuat sinergi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan, guna menghadirkan pelayanan maksimal bagi masyarakat di daerah perbatasan.
“Kami telah menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian, termasuk Transmigrasi dan Kesehatan, untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan menjadi garda terdepan bangsa,” tambahnya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan antara pemerintah dan legislatif dalam memastikan kebijakan pertahanan dan keamanan berjalan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, serta mendukung kesejahteraan personel TNI sebagai tulang punggung kekuatan pertahanan nasional.**
