Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Minardi.
MUNA, SULTRA – Polemik antara masyarakat dan Pemerintah Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada proyek rehabilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alifia yang didanai dari Dana Desa (DD). Proyek tersebut menuai pertanyaan karena dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung.
Seorang warga Desa Napalakura, yang enggan disebutkan namanya, mengaku telah menemui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa, La Ode Kamuri alias La Ode Lihaidi, untuk meminta penjelasan terkait proses pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, sejak awal tidak pernah ada rapat atau sosialisasi kepada warga terkait pekerjaan rehabilitasi PAUD Alifia.
“Kenapa pekerjaan PAUD ini tidak pernah dirapatkan dengan masyarakat? Kenapa juga tidak melibatkan tenaga kerja dari desa sendiri? Dana Desa itu semestinya dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat, bukan justru dikerjakan oleh orang luar,” ujar warga tersebut kepada media, Jumat (2/5/2025).
Warga juga menyampaikan bahwa mereka tidak menolak keberadaan proyek, namun meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan melalui proses musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu.
“Kami tidak menghalangi pekerjaan pihak ketiga, dalam hal ini Sinar Las, tetapi pekerjaan tidak boleh dilanjutkan sebelum ada kejelasan dan dilakukan rapat dengan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan itu, La Ode Lihaidi selaku TPK justru memberi jawaban yang dinilai mengambang.
“Kita mau rapat di mana kah itu?” ucapnya singkat.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi warga. Mereka mempertanyakan mengapa rapat tidak dapat dilakukan, padahal kantor desa tersedia dan digunakan setiap hari.
“Kenapa bilang tidak tahu mau rapat di mana? Itu kantor desa kalian pakai setiap hari, tidak ada gunanya kah itu?” kata warga dengan nada heran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Desa Napalakura terkait pelaksanaan proyek maupun respons atas keluhan warga. Warga berharap agar Pemdes segera menggelar musyawarah terbuka dan menjelaskan secara transparan proses pelaksanaan serta penggunaan Dana Desa demi menghindari konflik berkelanjutan.**
