Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
BINTUNI, PAPUA BARAT — Masyarakat Distrik Babo meluapkan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Pusat yang dinilai abai dalam membangun infrastruktur dasar di wilayah mereka. Sorotan utama tertuju pada kondisi Dermaga Pelabuhan Babo yang hingga kini rusak parah dan dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun tanpa adanya perbaikan menyeluruh, Minggu (14/12/2025).
Kerusakan dermaga tersebut mengakibatkan kapal-kapal yang melayani rute ke Distrik Babo tidak dapat bersandar secara langsung. Akibatnya, penumpang maupun barang harus dipindahkan menggunakan perahu motor dari tengah laut. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya dan mengancam keselamatan masyarakat.
Saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Max Sabarofek, menjelaskan bahwa Pelabuhan Babo dibangun oleh Pemerintah Pusat, bukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Sejumlah tokoh masyarakat Babo menilai kehadiran Negara selama ini hanya terasa saat menerima Dana Bagi Hasil (DBH) serta mengeruk kekayaan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka. Namun, ketika masyarakat membutuhkan pembangunan nyata, khususnya infrastruktur vital, Pemerintah justru dinilai tidak hadir.
Padahal, Dermaga Babo merupakan urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat. Fasilitas ini menjadi jalur utama distribusi logistik, bahan kebutuhan pokok, hasil laut, serta mobilitas warga. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Pemerintah dalam membangun wilayah pesisir dan daerah penghasil.
“Kami sudah lelah dengan janji. Setiap tahun kekayaan daerah diambil dan Dana Bagi Hasil terus mengalir, tetapi dermaga kami tetap rusak. Ini adalah ketidakadilan yang nyata,” ujar salah satu tokoh masyarakat Babo.
Kondisi dermaga yang memprihatinkan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat terganggunya distribusi barang ke Distrik Babo.
Tokoh pemuda Babo turut menegaskan bahwa tidak adanya perbaikan total hingga saat ini merupakan bukti lemahnya komitmen Pemerintah dalam membangun wilayah pesisir dan daerah penghasil. Menurut mereka, pembangunan di Babo selama ini lebih banyak menjadi wacana dan janji politik tanpa realisasi yang jelas.
“Jika pemerintah benar-benar serius membangun Papua, dermaga seperti ini seharusnya menjadi prioritas. Jangan hanya datang mengambil hasil alam, lalu meninggalkan rakyat dengan fasilitas yang rusak,” tegas salah satu tokoh pemuda Babo.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Pusat untuk segera turun langsung ke lapangan, melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan total Dermaga Babo, bukan sekadar perbaikan sementara atau janji belaka.
Mahasiswa asal Babo juga mengingatkan bahwa jika tuntutan ini terus diabaikan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah akan semakin runtuh. Mereka menilai Distrik Babo berpotensi menjadi contoh nyata ketimpangan pembangunan di daerah penghasil kekayaan alam yang selama ini hanya dijadikan objek eksploitasi tanpa keadilan pembangunan.**
