Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rico Ananta.
YOGYAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus memperkuat strategi pertahanan nasional, khususnya di sektor kemaritiman dan ketahanan sosial wilayah.
Sejak 30 Juli hingga 2 Agustus 2025, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Parwito, memimpin rangkaian agenda strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Agenda tersebut meliputi identifikasi penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) hingga pemantauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam forum strategis yang digelar bersama para akademisi, pakar maritim, serta kementerian dan lembaga teknis, Kemenko Polhukam menyusun langkah konkret untuk penguatan IKLN sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029.
“Kemenko Polhukam siap mendukung penguatan dimensi strategis dalam mewujudkan keamanan laut yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap ancaman baru,” ujar Brigjen TNI Parwito dalam pembukaan forum.
Berbagai masukan mengemuka dari para pakar yang hadir :
Dr. Akhmad Solihin (PKSPL IPB): Mendesak urgensi pembentukan UU Keamanan Laut (UU Kamla) serta pendirian lembaga coast guard terpadu.
Prof. Dafri Agussalim (UGM): Menekankan perlunya pendekatan diplomasi maritim kawasan untuk memperkuat posisi strategis Indonesia di regional.
Prof. Marsudi Triatmodjo: Mendorong pengawasan laut berbasis teknologi UAV/MAV guna efisiensi dan jangkauan yang lebih luas.
Dr. Agustina Merdekawati: Menyoroti belum optimalnya implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) akibat lemahnya koordinasi lintas sektor.
Dr. Agung Satriyo Nugroho: Menilai IKLN bukan hanya indikator keamanan, tetapi juga instrumen ekonomi strategis, sehingga perlu kebijakan geomaritim berbasis wilayah yang berkelanjutan.
Para narasumber sepakat bahwa integrasi data, pembaruan regulasi, dan sinergi lintas institusi adalah prasyarat utama untuk memperkuat Indonesia sebagai negara maritim berdaulat.
Pada 1 Agustus 2025, Brigjen TNI Parwito bersama perwakilan Bakamla dan Pusinformar TNI AL meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Sedayu dan Koperasi Merah Putih di Kulon Progo.
Dalam kunjungan tersebut, Brigjen Parwito menegaskan bahwa ketahanan nasional harus dibangun dari bawah, melalui ketahanan sosial dan partisipasi masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan daerah rawan.
“Ketahanan nasional bukan semata urusan militer. Ia dibangun dari desa, dari ketahanan pangan, dari partisipasi lokal. Karena itu, Kemenko Polhukam mendorong arsitektur pertahanan maritim berbasis wilayah, berteknologi, dan kolaboratif lintas sektor,” jelasnya.
Dari hasil pemantauan, Program MBG di DIY dinilai berjalan cukup baik, khususnya di SPPG Sedayu yang mampu menyuplai lebih dari 3.500 porsi makanan ke sepuluh sekolah dengan dukungan masyarakat lokal.
Namun demikian, evaluasi terhadap Koperasi Merah Putih di Kelurahan Wijimulyo menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan pembinaan teknis, agar koperasi mampu berkontribusi lebih aktif dalam mendukung program strategis nasional.
Agenda kunjungan juga mencakup peninjauan ke Pos Basarnas Kulon Progo. Di sana, Brigjen TNI Parwito mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan personel dalam menghadapi potensi bencana alam, terutama di kawasan pesisir selatan DIY yang rawan tsunami.
“Kemampuan respon cepat terhadap kondisi darurat di wilayah pesisir adalah prioritas utama. Basarnas harus bersinergi erat dengan TNI, Polri, dan Pemda untuk membangun sistem tanggap bencana yang solid dan terintegrasi,” tegasnya.
Kunjungan kerja Kemenko Polhukam di DIY menjadi momentum penting dalam memperluas pendekatan pertahanan semesta, yang tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, pendidikan gizi, kelembagaan ekonomi lokal, dan kesiapsiagaan bencana.
Langkah-langkah ini selaras dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan sistem pertahanan yang berbasis rakyat, berbasis wilayah, dan berbasis data.**
